Pemerintah Rancang Transportasi Massal Tanpa Awak

Kementerian Perhubungan merancang untuk mengembangkan transportasi massal dengan teknologi mutakhir berbasis autonomous (tanpa awak).
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 20 September 2019  |  20:09 WIB
Pemerintah Rancang Transportasi Massal Tanpa Awak
Ilustrasi - Bisnis/wikipedia

Bisnis.com, BALIKPAPAN—Kementerian Perhubungan merancang untuk mengembangkan transportasi massal dengan teknologi mutakhir berbasis autonomous (tanpa awak).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa untuk pengembangan konektivitas di ibu kota baru, transportasi massal yang paling dimungkinkan adalah kereta api.

Alasannya, sebut dia ,karena ramah lingkungan, kapasitas muat penumpang lebih banyak, dan dari sisi waktu dan jarak tempuh juga tepat waktu.

Apalagi selama ini di pulau Borneo juga terdapat kereta angkutan barang yang nantinya bisa berpotensi untuk dijadikan angkutan penumpang.

Namun kelemahan pengembangan kereta api terletak pada nilai investasi yang tinggi. Investasi yang tinggi terletak pada pembangunan rel kereta yang bisa menelan Rp200 miliar—Rp300 miliar bahkan jika konsepnya elevated bisa menelan Rp400 miliar

“Sehingga ada satu opsi yang lebih advance yakni autonomus. Tanpa menggunakan rel akan menekan investasi. Tapi ini memang teknologi baru harus perlahan-lahan diterapkannya,” jelasnya Kamis (20/9/2019) saat melakukan tinjauan di Bandara SAMS Sepinggan.

Dia melanjutkan, karena teknologinya yang tergolong baru, maka pada mulanya akan diterapkan untuk bus gandeng terlebih dahulu.

Setelah teknologi tersebut terbukti mumpuni maka selanjutnya bisa diterapkan lebih luas. Target pegembangan itu diharapkan dapat terealisasikan hingga 4 tahun mendatang.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga menyetujui penggunaan transportasi massal misalnya bus dan kereta khusus kawasan IKN. Phaknya juga berencana untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Semua hal bisa diatur agar tidak menjadi kumuh.

Mendengar usulan autonomous, mantan bupati Kutai Timur itu juga berpikir tak ada masalah karena ramah lingkungan.

“Intinya titik pusat pemerintahan atau core goverment akan dibuat konektivitas dengan berbagai moda transportasi massal,”tekannya.

Selanjutnya, ujar Isran, maslalah konektivitas ini akan menjadi pembahasan pansus IKN di DPR pada Selasa mendatang.

“Kita menyampaikan data di lapangan, kesiapan daerah, kondisi masyarakat, keamanan, lingkungan. Kami pun berharap desain komprehensif sudah rampiung bersamaan dengan payung hukum UU pada 2020

Konektivitas Balikpapan—Samarinda Hraus berfungsi baik

Selain itu, Kementerian Perhubungan merencanakan pada tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara akan mengkoneksikan dengan baik antara Balikpapan dengan Samarinda. 

Saat ini ada dua bandara yang dekat lokasi (ibu kota negara). Di Balikpapan dan Samarinda. Kemudian jalan tol dan pelabuhan. Hal itu membuat posisi Samboja cukup menarik menjadi pusat ibu kota negara.

Apalagi imbuh dia, secara kasat mata ketika terbang dari Balikpapan menuju Samarinda bisa melihat jalan tol, Kawasan Industri Kariangau hingga ke Mentawir, sudah memuaskan. Terutama ada jalan tol dan dibelakangnya laut.

Dengan posisi ini, ibu kota negara baru bisa menjadi role model kota masa depan serta destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

"Karena itu, tahap awal pembangunan infrastruktur transportasi ibu kota negara harus terhubung dengan baik antara Balikpapan dengan Samarinda. Kunjungan ini juga mengumpulkan data yang akan diramu semuanya menjadi sebuah term of reference (TOR),” imbuhnya.

Secara keseluruhan, pembangunan IKN tidak boleh merusak kaidah lingkungan di Kaltim. Tersedia 250.000 hektare sebagai lahan untuk IKN.

Di mana pembangunan infrastruktur tidak boleh melebih dari 35 persen dan sisanya 60 persen untuk kawasan terbuka hijau. Tujuannya untuk revitalisasi hutan. Sehingga tercipta konsep forest city.

“Di sana ada kawasan hutan lindung Sungai Wain dan proyek BOS memelihara orangutan. Semua direvitalisasi, jangan sampai terganggu,”imbuh  Gubernur.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
transportasi massal, Kemenhub

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top