Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil menekan jumlah titik api menjadi hanya 15 titik. Angka ini diklaim turun drastis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibandingkan periode bulan lalu dan tahun sebelumnya.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pencapaian ini merupakan buah dari kolaborasi intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mengantisipasi ancaman karhutla yang kerap melanda kawasan perkebunan kelapa sawit.
"Kami serius dalam mempersiapkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq kepada awak media, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, keberhasilan menekan titik api ini tidak lepas dari dua faktor kunci yang saling menguatkan.
Pertama, kondisi iklim yang relatif mendukung upaya pencegahan kebakaran. Kedua, kolaborasi solid antara Gubernur Kalimantan Timur, jajaran bupati, serta berbagai pihak terkait.
Lebih lanjut, Hanif menyebutkan pemerintah turut melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai mitra utama dalam mitigasi karhutla, mengingat luasnya area perkebunan sawit yang perlu diawasi.
Baca Juga
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan arahan komprehensif kepada pengusaha kelapa sawit melalui GAPKI yang mencakup penyiapan sarana-prasarana, alokasi pendanaan, pembentukan struktur organisasi, serta penyusunan skema kerja yang sistematis.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong pelibatan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Tani Peduli Api.
Inisiatif ini, kata Hanif, bertujuan menciptakan sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan masyarakat lokal sebagai garda terdepan pencegahan kebakaran.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan ketat sesuai prosedur yang berlaku guna mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar (open burning).
Kendati demikian, dia menjelaskan baru sekitar 30% dari total unit usaha perkebunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang terdaftar sebagai anggota GAPKI.
Hanif menyebutkan, kondisi ini menjadi perhatian khusus mengingat pentingnya koordinasi menyeluruh dalam upaya mitigasi.
Sebagai respons, pemerintah akan menjadikan keanggotaan GAPKI sebagai salah satu komponen penilaian perusahaan perkebunan.
"Konsolidasi melalui asosiasi penting, mengingat pemerintah tidak mungkin menangani sendiri jutaan hektar perkebunan sawit," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menuturkan terkait isu lingkungan yang berpotensi muncul akibat aktivitas industri sawit, pihaknya berkomitmen melakukan kajian mendalam. "Kondisi saat ini masih terkendali," tegasnya.
Adapun, dia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan segan menindak tegas perusahaan yang terbukti lalai dalam menjaga area operasionalnya dari ancaman kebakaran.
