Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Hong Kong mengharapkan pemerintah Indonesia melalui provinsi Kalimantan Timur dapat memanfaatkan perjanjian jual beli bebas untuk menjalin investasi bilateral yang lebih kuat.
Kin Wai Law, Direktur Jenderal Hong Kong Economic and Trade Office, mengatakan telah mendengar kabar terkait dengan kepindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Isu tersebut bisa menjadi kesempatan potensial bagi kedua pihak untuk saling memberikan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi dan perdagangan. Hal itu untuk selanjutnya diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan masuknya investasi.
Kin menyebutkan posisi Hong Kong dan Balikpapan memiliki kemiripan, yakni sebagai jendela bagi wilayah lain untuk melancarkan bisnis mereka. Dia menjabarkan banyak aktivitas bisnis berskala internasional yang diadakan di Hong Kong. Hal ini menciptakan kesempatan perusahaan baik dari perusahan China ataupun Internasional untuk ambil bagian.
“Adapula inisiatif perjanjian jual beli bebas antara Asean dan Hong Kong yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tarif masuk ke Hong Kong keluar ke Asean dan sebaliknya. Dua jalur itu menjadi inisiatif. Pemerintah Hong Kong antusias membuat pelaku mudah menjalankan bisnisnya di sana ” jelasnya ketika bertemu dengan Apindo Kaltim Selasa (29/10/2019).
Adapun perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong (AHKFTA)telah mulai berlaku pada 11 Juni 2019, untuk Hong Kong dan lima negara Anggota Asea, yaitu, Laos, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara untuk negara anggota Asean yang tersisa akan menyelesaikan proses ratifikasi pada akhir tahun ini.
Di bawah AHKFTA, Hong Kong dan Singapura akan memberikan akses bebas tarif dan akan mengikat bea cukai mereka nol pada saat berlakunya perjanjian. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Thailand akan menghapuskan bea cukai atas 85% produk yang diperdagangkan dengan Hong Kong dalam sepuluh tahun dan mengurangi 10% lagi dari garis tarif dalam 14 tahun.
Sementara Indonesia dan Vietnam akan menghapuskan bea cukai untuk 75% dari produk mereka dalam 10 tahun, dan mengurangi 10% lagi dari batas tarif dalam 14 tahun. Sementara itu, Kamboja, Laos, dan Myanmar akan menghapuskan bea cukai untuk 65% dari produk mereka dalam 15 tahun dan mengurangi 20% lagi dari garis tarif dalam 20 tahun.
Selanjutnya Kin juga menyoroti selain perdagangan bebas, Kin juga mendorong perusahaan di Kaltim untuk melakukan ekspor ke kawasan Greater Bay Area. Kawasan ini akan menghubungkan Hong Kong, Makau dan sembilan kota lainnya di Cina selatan.
Menurut Kin penduduk di sekitar kawasan ini memiliki pendapatan tinggi dan tingkat konsumsi yang besar sehingga bisa menjadi pasar yang potensial untuk menangkap produk ekspor lokal asal Kaltim.
“Area ini juga menjanjika high end teknologi. Dan apabila mengekspor produk lokal ke kawsan ini menjadi kesempatan besar. Penerima produk itu cukup baik karena daya belinya tinggi. Tak hanya itu kawasan ini berperan memudahkan proses informasi produk dan servis yang ada ke Hong Kong,” tekannya.
Proyek Greater Bay Area bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia dengan mengembangkan teknologi dan inovasi, meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan hubungan keuangan antara kota-kota.
Wilayah ini sudah menjadi penting bagi Cina. Ini adalah rumah bagi sekitar 70 juta orang, menghasilkan 37% dari ekspor negara itu dan 12% dari produk domestik bruto.
Sementara itu Ketua Apindo Slamet Brotosiswoyo mengatakan pertemuan ini menjadi langkah awal bagi pengusaha Kaltim untuk ikut memetakan potensi yang ada. Dia mengharapkan apabila negara berjuluk mutiara dari timur itu ingin berinvestasi harus menggandeng pengusaha lokal di Kaltim.
“Karena kami yang paham liku-liku di sini. Apabila invesatasi tak ada kesulitan. Kami juga ingin investasi mendatangkan kesejahteraan di sini,”tekannya.
Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah data valid seperti sejumlah proyek infrastruktur, kawasan industri hingga hortikultura untuk ditawarkan ke Hong Kong.
