Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota negara baru, yaitu di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebagai kota penyangga, Balikpapan bersiap diri dari sisi transportasi darat.
Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana mengatakan bahwa akan mengembangkan angkutan massal. Akan tetapi dalam menerapkannya butuh kajian mendalam.
"Nah, kajian itu baru selesai 2019. Kita akan melakukan sebuah langkah namanya rerouting untuk angkot [angkutan kota]," katanya, saat ditemui wartawan.
Dirman menjelaskan bahwa rerouting atau penataan ulang jalur angkot dilakukan karena sejak 2015 lalu pemerintah Balikpapan telah mengurangi setengah dari jumlah transportasi umum tersebut. Dari 2.500 menjadi sekitar 1.250 angkot.
Keberadaan angkot lalu akan dipindah dari jalur pemukikan ke jalan utama. Dengan begitu, angkot hanya akan menjadi pengumpan (feeder) saja. Setelah itu masyarakat bisa menggunakan sarana angkutan umum massal (SAUM) atau bus rapid transit yang sudah diterapkan di Ibu Kota dengan nama Transjakarta.
"Dari koridor yang sudah disiapkan jangan sampai timbul gesekan atau masalah sosial baru antara angkot dengan angkutan masal itu sendiri. Makanya kita buatlah kajian rerouting," jelasnya.
Wacana rerouting sebenarnya sudah lama dicanangkan oleh pemerintah Balikpapan. Berdasarkan berita Bisnis.com pada 13 Maret 2015, Dirman yang juga Kadis Perhubungan mengatakan bahwa angkot dengan SAUM akan terintegrasi.
"Jadi nanti angkutan umum ini akan dijadikan sebagai umpan. Angkutan umum menjemput warga di wilayah pemukiman, lalu setibanya di jalur protokol bisa langsung naik bus SAUM," katanya.
