Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pembangunan IKN Baru jangan Lupa Libatkan Pengusaha dan Warga Lokal

Pengumuman perpindahan ibu kota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penanam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur membuat investor asing ramai-ramai berdatangan ke Bumi Etam. Mereka tertarik mencari modal untuk menanamkan modal.
Konsep Ibu Kota Negara./Antara
Konsep Ibu Kota Negara./Antara

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pengumuman perpindahan ibu kota negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penanam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur membuat investor asing ramai-ramai berdatangan ke Bumi Etam. Mereka tertarik mencari modal untuk menanamkan modal.

Arab Saudi, Jerman, Korea, China, dan Uni Emirat Arab adalah beberapa negara yang sudah bertandang. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Aji Sofyan Effendi mengatakan bahwa sebelum pengumuman IKN, orientasi mayoritas investor asing mengucurkan dana di dua sektor, yaitu minyak bumi dan gas serta penggalian. Itulah yang menjadi primadona di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Begitu ibu kota negara masuk, sekarang makin deras [investor]. Karena pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, pembangunan sumber daya manusia, lingkungan, serta persoalan mitigas butuh biaya besar,” katanya saat dihubungi, Minggu (1/3/2020).

Aji menjelaskan bahwa mengingat dari sisi finansial kuat dan likuiditas lebih, pengusaha asing masuk. Di sisi lain pemerintah butuh modal besar. Mengejar target proses perpindahan kurang dari lima tahun tidak akan mungkin pakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pemerintah butuh dana sebesar Rp466 triliun. Dari total keseluruhan, hanya 19,2 persen atau Rp89,47 triliun dikeluarkan pemerintah dari APBN. Sementara 26,2 persen (Rp122,09 trilun) dari swasta dan porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) 54,6 persen (254,43 triliun).

Akan tetapi Aji mengingatkan agar pemerintah membuat kerangka acuan khusus. Terutama perusahaan lokal dilibatkan dalam pembangunan IKN. Lapangan kerja juga harus memakai penduduk setempat.

“Ini yang belum terlihat dan harus diwaspadai. Karena kita tidak mau tingkat pengangguran kita masih 7,1 persen, kemiskinan kita juga masih 9 persen, begitu investasi gila-gilaan masuk, kedua unsur ini tidak bisa dikecilkan. Investasi salah arah namanya,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Ajijah

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper