Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Berbagai upaya baik dari sisi penanganan maupun dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 atau virus corona dilakukan pemerintah Balikpapan. Kebijakan memutus penyebaran dan stimulasi ekonomi telah dikeluarkan.
Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan bahwa berbagai lini bahu-membahu menekan dampak keuangan di Kota Minyak. Bantuan kepada warga tidak mampu dan relaksasi pajak serta retribusi diberikan.
Pedagang kaki lima di 11 pasar tradisional untuk 450 pedagang kaki lima (PKL) diberikan penurunan pungutan petak pasar selama 3 bulan. Mereka dapat keringanan sebesar 30% persen.
“Sebanyak 3.447 pedagang dapat keringanan retribusi. Sebulannya kita rata-rata menerima Rp400 juta. Jadi kita berikan keringanan 30 persen berarti sekitar Rp120 juta rupiah kami bebaskan pedagang,” katanya di Kantor Jabatan, Jumat (3/4/2020).
Begitu pula kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Balikpapan. Keinginan mereka agar bebas pajak tidak semua dikabulkan. Rizal menjelaskan bahwa sampai saat ini masih berpegangan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Jadi di situ pemerintah hanya diberikan kewenangan untuk memberikan keringanan atau kemudahan pembayaran selama 6 bulan dan penghapusan denda administrasi per masa pajak terhutang,” jelasnya.
Sementara itu kepada warga yang tidak mampu sedang dikumpulkan berapa banyak yang ada di Balikpapan. Berdasarkan hasil rapat dengan legislatif, rencananya mereka akan dapat Rp200.000-Rp250.000 per bulan untuk 250.000 calon penerima.
Rizal mengatakan bahwa telah mengumpulkan dana yang penanganan semuanya. Diperkirakan mencapai Rp500 miliar.
“Nanti kita gabung dari anggaran perjalan dinas DPRD [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah] Balikpapan dan Pilkada. Selain kita butuh dukungan dari provinsi dan pusat. Mudah-mudahan cepat selesai Corona. Kalau pnajang butuh biaya lebih besar lagi,” ucapnya.
