Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pemerintah Balikpapan mengumpulkan data para pekerja yang berdampak pada pandemi COVID-19 atau virus Corona. Mereka dirumahkan atau putus hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan tempat bekerja.
“Kalau datanya sudah. Sementara itu ada hampir 5.000 pekerja informal yang dirumahkan. Yang PHK diperkarakan sekitar 200 orang,” kata Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi setelah rapat virtual dengan beberapa menteri dan kepada daerah se-Indonesia di kantornya, Selasa (7/4/2020).
Rizal mengatakan bahwa pada rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada pertemuan itu, para kepala daerah meminta agar kartu prakerja bisa segera didistribusikan.
Di sisi lain Balikpapan juga tengah menghitung dan menyiapkan apa saja yang bisa dilakukan. Setidaknya beberapa anggaran 2020 akan direlokasi untuk penanganan corona.
Setelah disisir ulang, dana yang bisa digunakan melebihi perkiraan awal. Sebelumnya Balikpapan memprediksi Rp50 miliar bisa dimanfaatkan dari kegiatan yang dialihkan.
“Jumlah pastinya kita lihat besok. Hitungan terakhirnya besok karena akan kita kirim ke Mendagri. Juga karena paling lambat besok sudah harus dikirim angka yang terakhirnya ke Mendagri,” jelas Rizal.
Pada rapat tersebut Rizal menuturkan akan memperketat akses pergerakan orang. Tujuannya untuk menekan penyebaran corona. Hal ini karena yang berwenang untuk menutup jalur udara, laut, dan udara objek vital nasional adalah Kementerian Perhubungan.
“Saya sudah sampaikan surat ke Gubernur Kalimantan Timur. Isinya adalah untuk pengetatan di bandara dan pelabuhan. Kita minta karena ini harus minta izin ke Menteri Perhubungan,” katanya usai rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri di Kantor Wali Kota, Selasa (7/4/2020).
Rizal menjelaskan bahwa pembatasan tersebut berupa pengurangan rute penerbangan dari dan ke Jakarta serta Bali.
“Karena kan sebagian besar warga kita positif dari Jakarta,” jelasnya.
