Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengetatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Hal ini menyusul masih banyaknya perusahaan yang dinilai abai terhadap kewajiban perpajakan daerah.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan pentingnya kepatuhan perusahaan dalam menggunakan plat nomor kendaraan KH untuk operasional mereka.
"Andaikan semua perusahaan yang beroperasi di Kalteng menggunakan kendaraan operasional dengan plat KH, luar biasa PAD Kalteng pasti meningkat secara signifikan," kata Agustiar Sabran dalam keterangan resmi, Selasa (17/6/2025).
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menegaskan pemerintah daerah tidak akan main-main dalam menegakkan aturan.
"Pemerintah tidak akan segan-segan untuk menindak dan memberikan sanksi pada perusahaan guna memberikan efek jera pada perusahaan nakal," katanya.
Baca Juga
Sebagai langkah konkret, Bapenda Kalteng akan mengintensifkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat berat.
Pasalnya, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya Kalteng namun tidak berkontribusi sebagaimana mestinya.
Adapun, Anang menyampaikan bahwa Bapenda akan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk mengawasi perusahaan yang masih menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap peningkatan pendapatan daerah.
"Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah siap mengawal program pemerintah bersama Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kalteng Berkah," pungkasnya.
