Bisnis.com, SAMARINDA— Pendapatan Kalimantan Timur lesu, mencapai Rp13,39 triliun hingga kuartal I/2025 atau 12,77% dari pagu anggaran 2025.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto menyatakan realisasi ini masih lebih rendah daripada realisasi pada kuartal I/2024. Realisasi pendapatan pada kuartal I/2024 mencapai Rp18,6 triliun atau 15,83% dari pagu pada 2024.
"Lebih rendah dibanding periode yang sama 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/7/2025).
Budi menambahkan, penurunan pendapatan daerah ini utamanya disebabkan oleh menurunnya realisasi pada komponen penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah. Komponen pendapatan transfer di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga mengalami kontraksi.
Perinciannya, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,37 triliun atau 13,84% dari pagu anggaran. Capaian ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yaitu mencapai 16,07% dari pagu anggaran pada kuartal I/2025.
"Akibatnya, beberapa pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali rencana belanjanya, termasuk menunda atau mengurangi pelaksanaan program-program belanja pada kuartal I/2025," ungkapnya.
Baca Juga
Di sisi lain, berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia Kaltim, realisasi belanja daerah pada kuartal I/2025 tercatat sebesar Rp15,74 triliun atau 11,95%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan kuartal I/2024 yang mencapai Rp15,82 triliun atau 8,99% dari pagu 2024.
Menurut Budi, melambatnya realisasi belanja daerah tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja di tingkat provinsi. Sebaliknya, untuk APBN dan kabupaten/kota masih menunjukkan pertumbuhan positif, meskipun tidak terlalu signifikan.
Dia menilai penurunan realisasi belanja provinsi terutama disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pada komponen belanja operasional dan belanja modal. Di sisi lain, peningkatan yang signifikan pada realisasi belanja di tingkat kabupaten/kota didorong oleh realisasi komponen belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Untuk APBN, peningkatan realisasi belanja terutama didorong oleh naiknya realisasi belanja komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
