Bisnis.com, BANJARMASIN - Bank Kalsel yang merupakan bank milik pemerintah daerah terus berupaya memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun sebagai upaya meningkatkan performa bank agar lebih maju setara bank nasional lainnya.
Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin di Banjarmasin, Rabu (9/9/2020), mengatakan pihaknya berupaya untuk meningkatkan modal inti sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagaimana peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum antara lain OJK selaku regulator perbankan juga memberlakukan aturan baru dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).
POJK tentang kewajiban penyediaan modal minimum saat ini telah mengatur bahwa CEMA minimum ditetapkan sebesar 8 persen untuk KCBLN pada setiap bulan dan minimal Rp1 triliun.
Dalam POJK yang baru ini pengaturan CEMA minimum ditetapkan menjadi minimal Rp3 triliun yang wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
Bagi bank yang belum memenuhi aturan ini, OJK mewajibkan seluruh bank untuk menyusun rencana terkait hal tersebut, selambat-lambatnya Juni 2020.
Khusus bank milik pemerintah daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) tenggat waktu pemenuhan modal inti lebih panjang yakni 31 Desember 2024.
"Kinerja Bank Kalsel terus membaik, sehingga target yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa memiliki modal inti sebesar Rp3 triliun dapat segera terealisasi," tambahnya.
Salah satu upaya meningkatkan modal inti tersebut, Agus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk bisa menambah modal sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Selain Kabupaten Tanah Laut, kini Agus juga sedang melobi Pemkab Balangan untuk bisa menambah modal di Bank Kalsel.
"Pertumbuhan kinerja Bank Kalsel kian membaik dari tahun ke tahun, meski di tengah pandemi. Tentu performa tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan Pemkab Balangan untuk menambah setoran modal," katanya.
Agus berharap langkah tersebut juga bisa diikuti oleh sebagian besar bahkan mungkin seluruh pemegang saham, sehingga target yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa memiliki modal inti sebesar Rp3 triliun dapat segera terealisasi.
Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah, tambah Agus, memiliki komitmen tinggi mendukung program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan pemegang saham lainnya di Kalimantan Selatan.
"Saya mewakili seluruh jajaran Direksi Bank Kalsel mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dan support yang sangat baik dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mendukung kinerja Bank Kalsel," katanya.
Alhamdulillah berkat dukungan yang sangat baik sekali dari pemegang saham termasuk juga dari Pemerintah Kabupaten Balangan, saat ini Bank Kalsel sudah mendapatkan predikat “sehat” dari OJK setelah menunggu sejak tahun 2014.
"Mudah-mudahan penantian selama 6 tahun untuk Bank Kalsel menjadi “sehat” bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Tentunya kembali lagi kepada upaya pemerintah daerah, dengan kinerja Bank Kalsel semakin baik maka akan semakin baik pula pendapatan asli daerahnya," terang Agus.
Bupati Balangan Ansharuddin mengatakan Bank Kalsel merupakan mitra yang sangat aktif dan banyak memberi kontribusi dalam pembangunan daerah serta mendukung dinamika perekonomian di Kabupaten Balangan.
"Bank Kalsel adalah perusahaan yang setiap tahun selalu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Balangan, salah satunya melalui penyaluran dana CSR," katanya.
Tahun ini, tambah dia, dana CSR dari Bank Kalsel diantaranya dialokasikan untuk membangun kembali dua unit rumah mualaf.
