Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar rapat koordinasi tindaklanjut penanganan banjir secara virtual bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan rakor ini digelar untuk menganalisa secara cepat penanganan terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalsel dan langkah ke depan upaya pemulihan lingkungan di Kalsel.
“Guna mencari solusi ke depannya, apa yg harus kami lakukan agar ketika terjadi curah hujan yang tinggi, daya rusaknya masih dapat dikendalikan,” ujarnya dikutip dari Media Center Diskominfo Kalsel, Rabu (27/1/2021).
Fajar menambahkan terdapat beberapa rekomendasi dan dukungan penuh dari KLHK mengenai perbaikan vegetasi atau program penanaman kembali pada lahan kritis.
“Kami juga akan melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap kebijakan yang ada. Ada 3 perda yakni tentang Revolusi Hijau, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan jasa lingkungan,” katanya.
Selanjutnya, diperlukan peran serta masyarakat dalam dalam menjaga kawasan. Lebih lanjut, Fajar menuturkan pihaknya juga akan membangun Early Warning System (EWS) atau peringatan dini bencana di seluruh Kalsel, pasca banjir besar yang masih melanda Kalsel hingga saat ini. “Sehingga kalau cuacanya ekstrem, masyarakat dapat secepatnya menghindar,” tuturnya.
Adapun, Fajar mengungkapkan saat ini Pemprov Kalsel masih fokus pemulihan pada pelayanan publik yang perlu diperbaiki, termasuk perbaikan rumah warga serta melakukan pembersihan terhadap dampak banjir seperti lumpur dan pembukaan jalan.
“Semua sudah ada petunjuk pelaksanaannya, tapi masih memerlukan waktu, mulai dari survei, mencari lahan dan dalam waktu satu bulan ini kami akan lakukan pendataan dilanjutkan dengan recovery,” pungkasnya.
