Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berupaya memaksimalkan potensi investasi melalui kebijakan sewa lahan.
Dimana, Gubernur Kaltim Isran Noor meminta sewa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dapat ditiadakan untuk sementara waktu hingga perusahaan yang berinvestasi benar-benar eksis dalam berusaha.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur HM Sa'bani menyatakan kebijakan tersebut sebagai incentive untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang menanamkan modal untuk mendirikan industri di kawasan tersebut.
"Kebijakan itulah salah satu [upaya] untuk menarik investor," ujarnya, Kamis (8/4/2021).
Kepala Biro Humas Setda Kaltim HM Syafranuddin mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dapat melakukan evaluasi kebijakan terhadap sewa lahan di KEK MBTK tersebut.
“Memang ada beberapa hal yang menjadi kurang minatnya investor berusaha di KEK MBTK. Seperti belum adanya listrik, jalan serta telekomunikasi dan sewa lahan,” ungkapnya.
Dia menambahkan apabila sewa lahan dapat diberikan secara gratis dalam 5 hingga 10 tahun, maka biaya operasional bisa ditekan untuk sementara waktu.
Adapun, dia berharap KEK Maloy dalam beberapa tahun kedepan benar-benar terwujud menjadi tempat investasi yang nyaman dan aman, sehingga membuka lapangan kerja bagi warga Kaltim terutama Kabupaten Kutim.
Sebagai informasi, KEK MBTK diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 bersamaan dengan KEK Bitung di Provinsi Sulawesi Utara dan KEK Morotai di Provinsi Maluku Utara.
