Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran BPUM Tahap 2 Kaltim Ditarget Rp291,46 Miliar di Akhir Tahun

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (DIsperindagkop) dan UKM Kaltim Yadi Robyan Noor menargetkan penyaluran BPUM tahap 2 mencapai Rp291,46 Miliar di akhir tahun.
Produk UMKM Kaltim berupa kunyit dan gula aren dalam kemasan/Bisnis Indonesia-Muhammad Mutawallie Sya'rawie
Produk UMKM Kaltim berupa kunyit dan gula aren dalam kemasan/Bisnis Indonesia-Muhammad Mutawallie Sya'rawie

Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menargetkan penyaluran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahap II tahun 2021 tuntas akhir tahun.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (DIsperindagkop) dan UKM Kaltim Yadi Robyan Noor menyatakan sebanyak 242.884 UMKM di Kaltim menjadi penerima BPUM tahap II tahun 2021.

“Update awal oktober 2021, pemanfaatan BPUM sebesar 77,97 persen. Targetnya harus sesuai dan tuntas Desember 2021,” ujarnya yang dikutip, Jumat (22/10/2021).

Pria yang akrab disapa Roby itu menuturkan bahwa dana yang sudah terealisasi mencapai Rp227,25 miliar kepada 189.375 penerima.

Sedangkan, sebanyak 22,03 persen belum termanfaatkan oleh penerima atau sebanyak 53.509 orang dengan dana mencapai Rp64,21 miliar.

Kemudian, Roby mengungkapkan bahwa BPUM tahap I 2021 telah disalurkan sebanyak 100 persen atau Rp235 Miliar dengan total 195.001 pelaku UMKM.

Jika dirinci, sesuai klasifikasi bidang usaha 28,2 persen dari bidang kuliner, industri pengolahan sebanyak 8,56 persen, 22,3 persen jasa, kerajinan sebanyak 1,3 persen dan paling banyak di bidang perdagangan yang mencapai 44,6 persen.

Secara spasial, tiga kabupaten/kota penerima BPUM terbanyak berasal Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47.673 UMKM, disusul Kota Samarinda yaitu 42.805 UMKM dan Kabupaten Paser sebanyak 28.056 UMKM.

Adapun, pihaknya terus mendorong peran UMKM melalui berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada misi Gubernur Kaltim yaitu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta merata diseluruh kabupaten/kota.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu dukungan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper