Bisnis.com, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berkomitmen mengikuti arahan pemerintah pusat untuk segera mendorong realisasi belanja APBD yang baru mencapai 57,44 persen.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang menyatakan pihaknya akan melaksanakan percepatan belanja sebelum tutup tahun anggaran.
“Tren tiga bulan terakhir di Indonesia, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Utara, Alhamdulillah, sudah cukup baik (hijau),” ujarnya yang dikutip, Selasa (23/11/2021).
Dia mengungkapkan bahwa saat ini Kaltara berada di posisi 11 nasional dengan presentase sebanyak 83,48 persen dalam serapan anggaran daerah.
Selain itu, Zainal membeberkan sejumlah alasan dibalik belum tercapainya serapan anggaran secara penuh.
“Perlu dipahami bersama, bahwa realisasi belanja yang belum terdongkrak tinggi di banyak daerah di Tanah Air ini disebabkan beberapa hal. Seperti, kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM,” katanya.
Baca Juga
Kemudian, terdapat kegiatan fisik yang pelaksanaannya masih menunggu perencanaan atau DED, sehingga kegiatan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
“Faktor lainnya, pengadaan barang maupun jasa, belum sepenuhnya mengajukan permohonan pembayaran. Termasuk juga penyesuaian peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan,” terang Zainal.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Sa'bani menyebutkan belanja daerah baru terealisasi 63,4 persen menurut total asumsi pendapatan. Namun, dari pendapatan riil, belanja Pemprov Kaltim sudah mencapai 104 persen.
"Artinya sudah ada dana Silpa yang sudah kita pergunakan, itulah sebabnya Mendagri dan Menkeu, minta juga untuk tetap akeselerasi percepatan pendapatan," tuturnya.
Adapun, Sa'bani berharap dana transfer ke daerah tetap konsisten untuk disalurkan, sehingga antara pendapatan riil dan belanja riil, memang betul-betul seimbang.
"Sementara ini kan, kita sudah melampaui pendapatan di bawah belanja, tetap kalau asumsi RAPBDnya, realisasi kita masih sekitar 63,46 persen," pungkasnya.
