Bisnis.com, SAMARINDA — UNICEF dan UNDP melaporkan sebanyak 1.200 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan situasi 'kenormalan baru' akibat perubahan sosial dan ekonomi selama pandemi.
Hal tersebut terungkap dalam survei yang diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan UNDP, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) dan the SMERU Research Institute dari bulan Desember 2020 hingga Januari 2021.
Berdasarkan hasil survei tersebut. masih terdapat kerentanan ketenagakerjaan, pekerjaan, pendapatan, kemampuan bertahan menghadapi guncangan, jangkauan perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta imunisasi.
Robert Gass Perwakilan UNICEF Indonesia (Ad Interim) menyatakan survei dilakukan dengan wawancara menggunakan teknologi IVR (Interactive Voice Response) untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19.
"Anak-anak terdampak pandemi secara tidak proporsional, di mana 70 persen rumah tangga dengan anak mengalami hambatan berkepanjangan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, 45 persen rumah tangga dengan anak kesulitan dalam memenuhi makanan bergizi cukup untuk anak-anak mereka," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).
Dia menambahkan, dari hasil tiga putaran survei pemantauan cepat tersebut cukup jelas menemukan bahwa rumah tangga yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah lebih mampu menahan guncangan ekonomi yang timbul selama pandemi.
Baca Juga
Senada, Sophie Kemkhadze selaku Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia mengungkapkan bahwa studi ini memberikan petunjuk terkait dampak pandemi.
"Studi ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Meskipun kita mungkin telah menyadari tantangan pandemi, hasil studi ini menggambarkan gambaran secara gambling dan jelas tentang apa yang dialami sebagian besar rumah tangga,” ungkapnya.
Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Kebijakan, dan Kinerja PROSPERA Melissa Wells menyebutkan meski kondisi perekonomian semakin membaik, pemulihan sebagian rumah tangga bersifat rapuh dan tidak merata.
"Akses terhadap bantuan sosial yang tepat waktu dapat mengurangi risiko dampak negatif berkepanjangan bagi keluarga Indonesia," terangnya.
Keterlibatan dalam upaya bersama ini, kata Melissa, telah membantu pihaknya untuk memahami lebih baik keterkaitan antara indikator perekonomian tingkat makro dan rumah tangga, serta respons rumah tangga terhadap kebijakan fiskal serta moneter.
Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Masyita Crystallin melihat adanya kebutuhan akan studi lanjutan untuk melihat efektivitas bantuan perlindungan sosial.
"Dibutuhkan telaah lebih lanjut terkait skema perlindungan sosial yang lebih efektif dalam membantu masyarakat. Harapannya, survei selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait bentuk dan mekanisme bantuan perlindungan sosial yang dapat memberikan efek berganda dan jangkauan yang lebih luas, selain besaran manfaat yang diterima masyarakat," pungkasnya.
