Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wacana Pembangunan Flyover Muara Rapak, Begini Skema Pembiayaannya

Kecelakaan maut menjadikan rencana pembangunan flyover kembali digulirkan dengan skema tahun jamak.
M. Mutawallie Sya’rawie
M. Mutawallie Sya’rawie - Bisnis.com 23 Januari 2022  |  13:28 WIB
Petugas mengevakuasi truk tronton bernomor plat KT 8534 AJ setelah mengalami kecelakaan di Turunan Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Jumat (21/1/2022). Kecelakaan yang diduga karena truk mengalami rem blong itu mengakibatkan lima orang tewas. - Antara/Novi A.
Petugas mengevakuasi truk tronton bernomor plat KT 8534 AJ setelah mengalami kecelakaan di Turunan Rapak, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Jumat (21/1/2022). Kecelakaan yang diduga karena truk mengalami rem blong itu mengakibatkan lima orang tewas. - Antara/Novi A.

Bisnis.com, SAMARINDA Wacana pembangunan flyover Muara Rapak kembali mencuat pasca kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk tronton di Kota Balikpapan sebagai solusi preventif jangka panjang.

Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Sa’bani menyatakan pembangunan flyover memerlukan dana Rp185 miliar berdasarkan review Detail Engineering Design (DED) yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim dan telah disetujui oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).

Sebelumnya, Pemkot Balikpapan pernah mengajukan DED pembangunan flyover yang memerlukan biaya hingga Rp300 miliar dengan komposisi dua jalur dan empat lajur pada 2019.  Namun, Pemprov Kaltim melakukan review ulang DED tersebut dengan komposisi satu jalur dan dua lajur.

“Review kita menghasilkan angka sekitar Rp185 miliar untuk konstruksi fisik. Untuk lahan kita belum evaluasi tapi jelas sudah berkurang karena panjang bentang tetap tapi lebar bentang sudah lebih kecil karena tujuan kita untuk mengakomodasi aktivitas lalu lintas,” ujarnya dalam FGD yang digelar oleh KAHMI Balikpapan secara virtual, Sabtu (22/1/2022) malam.

Sa’bani menjelaskan Pemkot Balikpapan sendiri dapat menganggarkan melalui APBD yang difokuskan untuk pembiayaan pertanahan  dan persiapan lelang konstruksi sebagai langkah awal.

Adapun, Pemprov Kaltim membantu melalui Bantuan Keuangan pada APBD Murni 2023 yang proporsinya paling tinggi 40 persen dari nilai yang disepakati dewan.

“Sedangkan, pemerintah pusat dengan dana alokasi khusus (DAK), sehingga clear lah tiga pembiayaan itu sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan tiga sumber,” jelasnya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kaltim balikpapan kecelakaan
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top