Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) belum bisa melakukan sosialisasi pembelian solar dan pertalite menggunakan layanan digital MyPertamina dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) melalui aplikasi PeduliLindungi.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kaltim Muhammad Sa’duddin menyatakan sampai saat ini informasi tersebut belum didapatkan secara resmi maupun tertulis.
“Keduanya belum kami dapatkan informasi resminya. Termasuk sosialisasinya pun kami juga belum tahu,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/6/2022).
Namun demikian, dia menambahkan akan siap menjalankan aturan sebagaimana yang telah ditetapkan. “Apabila nanti ada arahan dari pusat/ kementerian, kami tentunya siap untuk melaksanakannya,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan kebijakan tersebut berbelit dan sangat memberatkan rakyat miskin. Menurutnya, konsumsi masyarakat sudah terbatas meski belum ada digitalisasi subsidi.
“Kenapa terbatasi? Paling kebutuhan sehari-hari bisa dihitung. Justru yang [perusahaan ritel] gede-gede itu yang harus di digitalisasi, berapa mereka ngambil dari konsumsi subsidi yang harusnya jatuh ke masyarakat,” tegasnya.
Dia melanjutkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam mengakses aplikasi tersebut, karena masyarakat yang tinggal di pelosok memiliki keterbatasan secara pengetahuan dan materi.
“Jangkauan sampai mana? Masa petani yang cuma isi bensin buat ke sawah atau ke pasar menggunakan itu juga. Pertamina harusnya melakukan pemetaan konsumen dia siapa, apakah kota, pinggir kota atau di desa? Harus punya potret itu,” terangnya.
Purwadi mengusulkan bahwa Pertamina sebaiknya mengalihkan digitalisasi ke SPBU dan juga meningkatkan pengawasannya.
“Ini kan poinnya ingin mengetahui bagaimana subsidi tepat sasaran. Mungkin bisa scan STNK karna ga mungkin doble, kalau plat tanpa scan bisa pulang dikosongi isi lagi, selama ini kan dicurigai begitu,” katanya.
Selain itu, dia menjelaskan selama ini banyak ditemui pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken hingga modifikasi tangki bensin pada kendaraan tertentu untuk dijual kembali di SPBU mini.
“SPBU jangan terima duit aja. Dia harus mem-back up Pertamina, kan mitra Pertamina,” jelasnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa pengawasan terhadap toko ritel juga harus ditingkatkan pengawasannya oleh pemerintah dalam hal menjaga penyaluran subsidi minyak goreng curah ke masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah bakal melakukan sosialisasi pembelian Solar dan Pertalite menggunakan layanan digital MyPertamina pada 1 Juli 2022.
Sosialisasi belum dimulai, pemerintah kini mulai melakukan sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat via aplikasi PeduliLindungi, dimana untuk satu NIK hanya diberi jatah 10 kilogram per hari senilai Rp14.000 hingga Rp15.500 per kilogram.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
