Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berupaya memberantas kemiskinan melalui penguatan verifikasi dan validasi.
Kepala Dinas Sosial Kaltim Agus Hari Kesuma menyatakan melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat sasaran, pihaknya mengurangi daftar penduduk miskin di Benua Etam.
Menurut data Kementerian Sosial, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltim untuk tahun 2021 berjumlah 68.242 KPM dengan total nilai bantuan sebesar Rp48,56 miliar atau 0,68 persen dari total penyaluran nasional.
Secara spasial, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat penyaluran terbanyak yaitu Rp10,4 miliar atau 21,45 persen dari total penyaluran, disusul Kota Samarinda Rp9,21 miliar atau 19.9 persen. Sebagai informasi, Kaltim telah berhasil menyalurkan 100 persen bantuan sosial bagi PKH hingga tahap IV/2021.
“Apa yang diamanatkan bahwa orang miskin dan tidak mampu dipelihara oleh Negara [juga] sudah kita lakukan,” ujarnya, Jum’at (15/7/2022).
Agus menyebutkan, sebanyak Rp5 miliar dialokasikan kepada empat panti sosial per tahun. Dia menambahkan, saat ini pihaknya juga berupaya membangun panti disabilitas pertama di Kaltim yang diperkirakan memakan biaya pembangunan Rp20 miliar. “Lima hektare luasnya yang disiapkan Pemkot Samarinda,” sebutnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Agus menyebutkan anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar, dan anak dalam perlindungan serta 15 orang lansia yang berada dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) diberi bantuan Rp200 juta per bulan.
Adapun, dia menuturkan bahwa masyarakat dapat melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota apabila menemui ketidaksesuaian daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat RT.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim Ricky P Gozali mengungkapkan bahwa capaian rasio gini Kaltim menempati peringkat satu paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Posisi kedua tertinggi ditempati oleh Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 0,325 dan Kalimantan Tengah (Kalteng) di urutan ketiga sebesar 0,32.
“Meskipun demikian, rasio gini Kaltim masih berada di bawah capaian rasio gini nasional sebesar 0,381 pada bulan September 2021,” ungkapnya.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan Kaltim menurun dari 6,64 persen pada tahun 2020 menjadi 6,27 persen pada tahun 2021. “Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dari 243.990 jiwa pada tahun 2020 menjadi 233.130 jiwa atau turun 5,57 persen (yoy),” terang Ricky.
Dia menambahkan, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan berkurang dari 128.110 jiwa pada tahun 2020 menjadi 121.280 jiwa pada tahun 2021.
Sebagai informasi, rasio gini menunjukkan ketimpangan pendapatan di sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut dikategorikan mengalami ketimpangan pendapatan apabila angka rasio gini mendekati 1. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka perbedaan pendapatan antara golongan berpendapatan tertinggi dan terendah semakin kecil.
