Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dibawah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan tengah menghadapi situasi sulit terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Ketua DPW ALFI Kaltim Mohammad Gobel menyatakan harus menawarkan opsi biaya tambahan agar barang dapat tersampaikan secara tepat waktu kepada konsumen.
“Kami pelaku JPT juga sedang tidak diuntungkan dengan keadaan ini karena distribusi menjadi terhambat. Surcharge menjadi pilihan kami sebagai pelaku JPT untuk ditawarkan ke relasi agar barang tetap tersampaikan ke konsumen tepat waktu, sambil kami tetap menunggu solusi jangka pendek atau jangka panjang dari pemerintah dan pihak terkait,” ujarnya, Selasa (16/8/2022).
Dia menambahkan, kebijakan pengenaan biaya tambahan ini sesuai dari kebijakan masing-masing perusahaan.
“Pilihan buat costumer tetap ada untuk menggunakan JPT mana yang bisa memberikan harga sesuai pasar,” katanya.
Sebelumnya, JPT menggunakan kombinasi dexlite dan solar subsidi untuk menghemat waktu dalam antrean.
Baca Juga
Kendati demikian, Gobel mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan terus menerus karena harga solar non subsidi saat ini sudah lebih dari tiga kali lipat dari harga solar subsidi.
“Jadi kita combine. Kalau sudah dapat separuh [solar subsidi], kita isi separuh [Dexlite], supaya bisa cepat berangkat,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, solar subsidi di Kaltim seharga Rp5.500 per liter, sedangkan harga Dexlite mencapai Rp18.150 per liter.
