Bisnis.com, SAMARINDA –- Realisasi belanja APBN di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah menyatakan hal tersebut disebabkan oleh realisasi belanja modal yang baru terealisasi sebesar Rp418,28 miliar atau 22,95 persen dari pagu.
“Penurunan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut dipengaruhi oleh menurunnya realisasi belanja barang dan belanja modal yang disebabkan berkurangnya alokasi dan realisasi pada belanja bantuan pemerintah yang diserahkan ke masyarakat/pemda,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Bisnis, Rabu (21/9/2022).
Dia menambahkan, belanja modal terkontraksi paling tinggi hingga mencapai 40,02 persen akibat sejumlah hal yaitu tagihan Multiyears Contract tidak sebesar tagihan pada periode yang sama tahun sebelumnya, naiknya kebijakan PPN 11 persen dan adanya pembatasan penggunaan barang impor dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta libur hari raya Idulfitri.
Sebagaimana diketahui, realisasi Belanja APBN di Kalsel mencapai Rp11,86 triliun atau sebesar 47,29 persen dari pagu sebesar Rp25,09 triliun hingga kuartal II/ 2022.
Jika dirinci, belanja sosial sebesar Rp5,52 miliar, belanja modal Rp418,28 miliar, belanja barang Rp1,07 Triliun dan belanja pegawai sebesar Rp1,68 Triliun.
Selanjutnya, TKDD sebesar Rp8,7 triliun terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4,32 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,78 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,2 Triliun, Dana Desa Rp821,80 miliar, DAK Fisik Rp121,53 miliar dan Dana Insentif Daerah mencapai Rp66 miliar.
Sulaimansyah menjelaskan realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,17 triliun atau 26,72 persen dari realisasi total belanja yang utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pendanaan atas kegiatan operasional K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi serta pembayaran bantuan.
Kemudian, dia menyebutkan komposisi alokasi pagu belanja K/L tahun 2022 turun 13,61 persen secara tahunan, dimana alokasi belanja modal turun hingga 33,78 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2021.
“Hal tersebut terjadi karena belanja modal pada 2021 naik signifikan yang digunakan untuk menanggulangi bencana banjir sedangkan di tahun 2022 belanja modal turun karena banjir telah teratasi dan dialihkan ke belanja TKDD,” sebutnya.
Menurutnya, pemerintah juga ingin mendorong terjadinya konsolidasi fiskal melalui efisiensi belanja termasuk belanja modal di tahun 2023. Hal itu terasa sejalan dengan berkurangnya alokasi belanja Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 sebesar 2,47 persen secara tahunan.
“Penurunan alokasi belanja TKDD tersebut banyak terjadi pada alokasi Dana Alokasi Umum yang menurun sebesar 42,50 persen sebagai akibat dari reformulasi penyaluran Dana Alokasi Umum kepada daerah,” terang Sulaimansyah.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan masing-masing sebesar 8,24 persen dan 6,97 persen secara tahunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
