Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan Menunggu Revisi Status Pengadaan Lahan

Saat ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur sedang merevisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com 27 September 2022  |  18:45 WIB
Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Pulau Balang Sisi Balikpapan Menunggu Revisi Status Pengadaan Lahan
Jembatan Pulau Balang I di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jembatan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan langsung ke Penajam Paser Utara namun hingga kini belum bisa digunakan untuk umum karena akses jalan belum selesai dikerjakan. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, BALIKPAPAN—Pembangunan jalan akses pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan masih menunggu revisi perubahan status pengadaan tanah dari jalan non-tol menjadi bagian dari jalan tol.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Neny Dwi Winahyu mengatakan pemindahan ibu kota negara Nusantara membuat adanya perubahan tanah jalan dari sebelumnya non-tol menjadi bagian jalan tol.

“Berdasarkan penlok (penetapan lokasi) pengadaan tanah kota Balikpapan, jalan akses pendekat Jembatan Pulau Balang itu sebelumnya adalah non-tol seluas 129 hektare. Sekarang ada perubahan trase dan perubahan kebutuhan tanah untuk dibebaskan,” ujarnya, Selasa (27/9/2022).

Karena itu, pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur sebagai pelaksana, baik dari pengadaan tanah maupun pembangunan, sedang merevisi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

“Terkait lahan yang sudah dihibahkan itu dalam rangka pengadaan tanah 129 hektare, nantinya tanah itu sebagai aset provinsi akan dihibahkan menjadi aset pusat atau Barang Milik Negara (BMN) melalui BBPJN,” katanya.

Neny mengungkapkan bahwa masa berlaku penlok adalah 2 tahun atau akan berakhir Desember 2022. “Saat ini saya masih belum memperoleh kepastiannya, karena revisi DPPT ada perubahan trase dan nanti akan ada perubahan penlok yang baru menyesuaikan dengan dokumen yang disusun BBPJN,” ungkapnya.

Adapun, dia menuturkan bahwa paling cepat awal Oktober 2022 pihaknya baru memperoleh hasil revisi tersebut.

“Nanti kita akan melakukan sosialisasi lagi ke masyarakat karena pasti berubah tahapan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

balikpapan
Editor : Rachmad Subiyanto
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top