Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan dana senilai Rp22,9 triliun akan difokuskan mendukung pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun depan.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah ditetapkan menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp62,79 triliun pada tahun 2023.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebutkan sebesar 75,8 persen dari belanja Kementerian/Lembaga di Benua Etam dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.
“Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat, untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2023 ini mencatatkan sejarah baru. Terbesar sepanjang sejarah di Kaltim yang biasanya berkisar Rp8 triliun, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp30,20 trilliun," ujarnya yang dikutip, Selasa (6/12/2022).
Dia merinci, alokasi itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 sebesar Rp30,20 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di wilayah Kaltim sebesar Rp32,59 triliun.
Secara spasial, nilai TKDD Provinsi Kaltim mencapai Rp6,56 triliun, Pemerintah Kabupaten Berau sebesar Rp2,77 triliun, Kutai Kartanegara (Kukar) sebesar Rp5,91 triliun, Kutai Barat (Kubar) Rp2,68 triliun dan Kutai Timur (Kutim) Rp4,66 triliun.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp2,25 triliun, Penajam Paser Utara (PPU) Rp1,36 triliun, Mahakam Ulu (Mahulu) Rp1,50 trilliun, Kota Balikpapan Rp1,59 triliun, Bontang Rp1,37 Triliun dan Samarinda Rp1,87 triliun.
Isran melanjutkan, dana transfer ke daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya peningkatan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah yang bermuara pada upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memajukan perekonomian daerah.
“Saya berharap kita semua dapat mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial. Jangan terjebak rutinitas, [tapi harus] mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Muhdi menyebutkan peningkatan alokasi DIPA untuk kementerian/lembaga di wilayah Kaltim diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru.
Lebih-lebih, untuk mendukung kesuksesan pembangunan IKN Nusantara.
“Pembangunan IKN kita harapkan dapat menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, meredam efek resesi ekonomi global, dan merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan secara nasional,” pungkasnya.
