Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pemprov Kaltim Beri Patronasi ke Kawasan Ekonomi Khusus MBTK, Mulai Digarap Serius?

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan pihaknya optimistis perkembangan KEK MBTK akan lebih maju ke depan dengan sejumlah langkah kolaboratif.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com 22 Desember 2022  |  17:10 WIB
Pemprov Kaltim Beri Patronasi ke Kawasan Ekonomi Khusus MBTK, Mulai Digarap Serius?
Pelabuhan Maloy
Bagikan

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan patronasi dan serius mendorong gerak Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyatakan pihaknya optimis perkembangan KEK MBTK akan lebih maju ke depan dengan sejumlah langkah kolaboratif. "Kami tawarkan adalah penguatan kelembagaan dengan menyiapkan BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur)," ujarnya yang dikutip, Kamis (22/12/2022).

Dia melanjutkan, telah memetakan masalah yang dihadapi KEK MBTK, sekaligus merumuskan opsi terhadap solusinya.

"Untuk melakukan itu, kita sudah menyiapkan skema. Tahun 2023 kita siapkan FS (feasibility study) BUMD-nya, rancangan peraturan daerah dan penataan asetnya untuk menjadi penyertaan modal," katanya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Sekretariat Dewan Kawasan KEK.

Kemudian, dia menyebutkan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) tetap bisa melakukan fungsi sebagai BUPP melalui kerja sama dengan para investorRencananya, aksi kolaborasi ini akan dihubungkan dengan lembaga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang terbentuk.

Selain itu, berbagai izin seperti pelabuhan, keperluan air, telekomunikasi dan listrik akan tetap difasilitasi untuk segera diselesaikan.

"Kita optimis karena kita sudah memotret masalahnya dan ada rencana tindak. Berarti ada komitmen kuat dari pemerintah provinsi," terang Sri. Senada, Direktur PT MBTK Ade Himawan menegaskan saat ini KEK MBTK tidak vakum, sehingga sangat layak untuk dibantu pusat dalam urusan infrastruktur.

Dia mengatakan, PT Palma Serasih Indonesia (PSI) telah melakukan investasi di KEK MBTK dengan membangun tangki timbun bernilai Rp45 miliar dari total investasi senilai Rp109 miliar hingga 2024.

Perusahaan ini telah melakukan aktivitas pengiriman CPO sebanyak 14 kali dengan nominal mencapai Rp500 miliar lebih. "Kami juga masih mempunyai sejumlah investor potensial, di antaranya PT Samudera Pelabuhan Indonesia untuk pengembangan pelabuhan internasional Maloy," terangnya. Setali tiga uang, PT Perkebunan Nusantara III (PT Industri Nabati Lestari) disebutkan bakal membangun pabrik pengolahan minyak goreng POSCO dari Korea.

Sebagaimana diketahui, KEK MBTK merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dibangun sejak 2014 sebagai kawasan geostrategis perkebunan dan perdagangan internasional di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut dan diarahkan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas, dan batu bara. 

Kawasan ini diproyeksikan akan menarik investasi sebesar Rp 34 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 55.000 orang hingga 2025.

Sebagai bagian dari BUPP KEK MBTK, Direktur Utama Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) Aji Abidharta Wardhana Hakim turut memberikan pandangan.

Menurutnya, meski KEK MBTK telah beroperasi dengan aktivitas pengiriman CPO dalam negeri, sejumlah tantangan masih perlu diselesaikan dalam pengembangan KEK, diantaranya yaitu infrastruktur kawasan internal kelembagaan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim dalam tindak lanjut pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK). "Saya apresiasi Bu Sekda. Ada langkah-langkah percepatan," katanya. Adapun, dia berharap agar beberapa kendala yang dihadapi dan berkaitan dengan kewenangan kementerian terkait segera dituangkan dalam surat resmi untuk ditindaklanjuti Dewan Nasional KEK.

Masalah dimaksud di antaranya soal izin pelabuhan, pengeboran air tanah dalam kawasan, serta infrastruktur di luar dan dalam kawasan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kaltim kawasan ekonomi khusus
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top