Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Mulai Hari ini, Masyarakat Balikpapan Diimbau Lakukan Validasi NIK Pengganti NPWP

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2024, masyarakat di Balikpapan sudah harus menggunakan NIK sebagai ganti dari NPWP.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com 11 Januari 2023  |  15:17 WIB
Mulai Hari ini, Masyarakat Balikpapan Diimbau Lakukan Validasi NIK Pengganti NPWP
Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa (30/8/2022). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Bagikan

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Kota Balikpapan mengimbau seluruh wajib pajak perseorangan untuk melakukan validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai hari ini.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan bahwa sejak 1 Januari 2024, masyarakat di Balikpapan sudah harus menggunakan NIK sebagai ganti dari NPWP.

"Saya sudah memvalidasi NIK dan mengajak seluruh wajib pajak di kota Balikpapan untuk juga ikut validasi NIK terhadap NPWP," ujarnya, Rabu (11/1/2023).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara), Max Darmawan menambahkan bahwa kegiatan validasi NPWP dibuat sangat mudah, karena dapat diakses langsung menggunakan ponsel pintar masing-masing dengan mencantumkan data terkait agar sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan.

"Jadi memang seluruh wajib pajak orang pribadi di Balikpapan kami imbau untuk ikut serta," ujar Max

Kendati demikian, kegiatan ini masih dalam tahap awal dan masyarakat masih dapat menggunakan NPWP sampai dengan akhir tahun 2023.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa wajib pajak dapat mendaftar dengan cara mengunjungi kantor pelayanan terdekat atau melakukan pendaftaran secara online, tapi harus dilakukan secara mandiri dan tidak dapat diwakilkan karena terkait data-data pribadi.

"DJP mengajak para pejabat publik sebagai panutan bagi masyarakat untuk mengimbau wajib pajak di masing-masing wilayah untuk melakukan validasi. Termasuk, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga pihak swasta," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

npwp balikpapan
Editor : Ajijah
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top