Bisnis.com, BALIKPAPAN –– BPJS Ketenagakerjaan mencatat total klaim jaminan di wilayah Kalimantan sebanyak 273.698 klaim dengan nominal mencapai Rp2,84 triliun sepanjang 2022.
Klaim jaminan tersebut terdiri dari 85,77 persen klaim JHT; 6,3 persen klaim JKK; 6,65 persen klaim JKM; 1,23 persen klaim JP dan 0,001 persen klaim JKP.
Deputi Direktur Wilayah Kalimantan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rini Suryani menyatakan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai kanal.
“Untuk memudahkan layanan kepada peserta, layanan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dapat diakses kapan pun dan dimanapun oleh para peserta, serta perluasan Kanal Bayar BPJS Ketenagakerjaan melalui Kanal Perbankan Nasional dan Daerah, Fintech/Merchant Online, Gerai-Gerai Swalayan, serta sistem keagenan seperti Agen Perisai, Agen46, Agen Pos, dan Agen Brilink,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/1/2023).
BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan kemudahan bagi para pesertanya melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang memungkinkan para peserta untuk melakukan cek saldo JHT, pengkinian data, pembayaran iuran, pengajuan pencairan/klaim, tracking klaim, dan layanan lainnya.
"Tentu ini ditujukan untuk membuat BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih dekat dengan para peserta, dan tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan,” terang Rini.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan program beasiswa untuk ahli waris peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian dan cacat total tetap.
"Program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu program yang diamanahkan Pemerintah melalui PP 82 tahun 2019 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," terangnya.
Sebagaimana diketahui, total beasiswa yang diterima sebanyak 576 orang anak dengan nilai beasiswa sebesar Rp2,21 miliar pada tahun 2022.
Adapun, Rini berharap sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders mulai dari Pemerintah Daerah, Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh diperlukan dapat mewujudkan Kesejahteraan Para Pekerja dan Pengentasan Kemiskinan Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
