Bisnis.com, BALIKPAPAN - Momen krusial pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) harus diikuti dengan penyediaan pangan yang optimal.
IKN Nusantara yang dalam tahap pembangunan memiliki visi untuk menjadi kota yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pertanian dan ketahanan pangan.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri, menyatakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di IKN harus mengikuti 3 prinsip pembangunan.
Pertama, Pembangunan di IKN harus selaras dengan alam.
Salah satu wujudnya, menjadikan 65 persen dari wilayah IKN sebagai kawasan yang dilindungi, dan 10 persen lagi sebagai areal produksi pangan. Areal produksi pangan ini sudah teridentifikasi sekitar 40.000 hektar dari total luas IKN sekitar 250.000 hektare (ha).
Kedua, pembangunan di IKN harus sirkuler dan tangguh.
Baca Juga
Artinya, pembangunan tidak boleh menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta harus memanfaatkan sumber daya lahan secara efisien.
“Salah satu contohnya adalah membangun pertanian yang zero waste,” ujarnya, Jumat (18/8/2023).
Ketiga, pembangunan di IKN harus rendah emisi karbon.
Sektor pertanian dinilai turut menyumbang emisi gas rumah kaca.
“Oleh karena itu, kita harus membangun pertanian yang cerdas iklim atau climate smart agriculture,” terang Myrna.
Untuk menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam langkah konkret, Myrna mengatakan bahwa Otorita IKN memiliki dua kebijakan utama di wilayah perkotaan dan pengembangan.
Dikatakan, Otorita IKN tengah mengembangkan pertanian dengan konsep urban farming dengan berbagai model, seperti pemanfaatan pertanian atap, vertical garden, akuaponik, dan hidroponik.
Selain itu, membina kelompok tani yang menjadi pionir pengembangan. Di kawasan pengembangan lainnya, pengembangan dilakukan dengan pertanian regeneratif, atau pertanian yang memulihkan ekosistem yang rusak.
“Area produksi pangan ini sudah ada sejak dulu, karena PPU pernah jadi transmigrasi tapi kita harus membangun pertanian yang ramah lingkungan. Kami juga ingin mengajak anak-anak muda untuk tertarik dengan pertanian dengan menggunakan teknologi smart farming,” tuturnya.
Untuk mendukung ketahanan pangan, Otorita IKN tidak hanya mengandalkan diri, tapi juga berkoordinasi dengan daerah-daerah lain seperti kabupaten PPU, Kukar, kota Samarinda, Balikpapan, provinsi Kalsel, Sulsel, Jatim dan lain sebagainya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Rini Susilawati menyatakan ketersediaan pangan khususnya beras di Kaltim saat ini masih sangat bergantung pada impor dari luar daerah.
“Ketersediaan pangan khususnya beras di Kaltim sekitar 60 persen masihdidatangkan dari luar provinsi (seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan),” ungkapnya.
Dikatakan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Kontribusi produksi padi di Kaltim masih didominasi oleh beberapa kabupaten saja.
“Angka tetap BPS tahun 2022 bahwa kontribusi padi GKG Kabupaten/Kota, 44 persen dari Kabupaten Kukar, 20 persen dari Kabupaten Paser, 19 persen dari Kabupaten PPU dan 17 persen dari kabupaten, kota lainnya,” kata Rini.
Kemudian, luas baku lahan sawah di Kaltim semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN LBS tercatat seluas 41.406 ha dan tahun 2020, sekitar 39.523,96 ha.
Ini membuat ketersediaan beras di Kaltim tidak mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Ketersediaan beras di Kaltim 230.000 ton, kebutuhan beras 350.000 ton,” tutur Rini.
Di sisi lain, dengan berpindahnya penduduk ke IKN pada tahun depan, kebutuhan pangan di Kaltim akan meningkat secara signifikan.
“Tahun depan, dengan berpindahnya penduduk ke IKN, sekitar 200.000 orang, akan butuh beras 18.000 ton, buah 11.000 ton, dan sayur 19.000 ton, sehingga bila jumlah penduduk (Kaltim) menjadi ±5 juta jiwa, maka perlu beras 450.000 ton,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak IKN terhadap kebutuhan pangan di Kaltim, pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi pertanian berkelanjutan yang bertumpu pada pengembangan kawasan/daerah sentra produksi.
Strategi pertanian berkelanjutan bertumpu pada pengembangan kawasan/daerah sentra produksi. Salah satu strategi pertanian berkelanjutan yang menjadi prioritas adalah pengembangan hortikultura.
