Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2023 masih positif, meski mengalami perlambatan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan penyaluran pembiayaan syariah Kaltim pada kuartal II/2023 tumbuh sebesar 18,18 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan kuartal I 2023 yang sebesar 21,91 persen (yoy).
Namun demikian, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim masih memiliki pangsa sebesar 6,10 persen dari total penyaluran pembiayaan di provinsi tersebut.
“Penyaluran pembiayaan syariah Kaltim didorong oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh lebih tinggi, yakni sebesar 37,28 persen (yoy), dibandingkan dengan pembiayaan investasi dan konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 21,90 persen (yoy) dan 11,17 persen (yoy)”, ujarnya yang dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/10/2023).
Selain itu, Budi menambahkan risiko pembiayaan syariah Kaltim masih terjaga dengan baik, terlihat dari rendahnya Non-Performing Financing (NPF) yang tercatat sebesar 1,45 persen, lebih baik dari NPF kuartal I/2023 yang sebesar 1,60 persen.
NPF investasi dan konsumsi juga cenderung rendah, masing-masing sebesar 0,35 persen dan 1,61 persen, sementara NPF modal kerja sebesar 6,56 persen, meskipun sudah menurun dari NPF kuartal I/2023 yang sebesar 10,33 persen.
Baca Juga
Secara spasial, penyaluran pembiayaan syariah Kaltim berasal dari empat kabupaten/kota utama, yaitu Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Berau.
“Kota Balikpapan dan Samarinda mendominasi penyaluran pembiayaan syariah dengan pangsa masing-masing sebesar 38 persen dan 23 persen, diikuti oleh Kabupaten Berau dengan pangsa 12 persen,” katanya.
Samarinda juga memiliki jumlah rekening nasabah terbanyak dengan pangsa 36 persen, disusul oleh Balikpapan dengan pangsa 32 persen, dan Kutai Kartanegara dengan pangsa 15 persen.
“Dari keempat kabupaten/kota tersebut, hanya Samarinda yang mengalami peningkatan pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah pada kuartal II 2023, sedangkan Balikpapan, Berau, dan Kutai Kartanegara mengalami perlambatan,” terang Budi.
Adapun, Budi menuturkan bahwa keempat kabupaten/kota tersebut memiliki NPF di bawah ambang batas 5 persen.
