Bisnis.com, BALIKPAPAN -- Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya, meskipun menghadapi berbagai kendala.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, disinyalir turut memberi dampak pada harga tanah, desain pengembangan, dan rencana lokasi investasi di Balikpapan.
Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan Elok Elvia menyatakan harga tanah di daerah tersebut melonjak drastis, terutama setelah penetapan IKN.
“Harga tanah yang biasanya Rp100.000 per meter kini mencapai Rp500.000 dan ini juga berlaku untuk daerah pegunungan yang sebelumnya memiliki harga tanah lebih rendah. Padahal, banyak juga tanahnya yang belum bersertifikat atau bahkan disegel,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia mengaku mendapatkan bentang lahan yang sesuai dengan keinginan investor seluas 400 hektare, bahkan 1.000 hektare itu tidak mudah.
“Ada sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik (SHM), beberapa masih disegel, dan beberapa menghadapi sengketa tanah. Kami tidak dapat mengintervensi harga tanah, kami cuma bisa memediasi antara pelaku usaha dan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga
Sebagai akibatnya, perusahaan memerlukan modal awal yang signifikan, yaitu hingga Rp1,2 triliun hanya untuk pengadaan lahan.
“Dalam hal pemilihan lokasi investasi, kami berikan alternatif lokasi yang lebih aman, seperti daerah Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki lebih sedikit hutan lindung dan tidak terkena trase jalan tol,” imbuhnya.
Meskipun begitu, beberapa perusahaan tetap ingin untuk berinvestasi di Balikpapan karena keuntungan infrastruktur dan lokasinya.
“Kami juga menghadapi masalah terkait desain pengembangan IKN yang berdampak pada rencana lokasi investasi yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, perubahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi turut berdampak pada perkembangan investasi Balikpapan,” terang Elok.
Oleh karena itu, Elok menyebutkan pihaknya akan menyusun ulang dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang akan disesuaikan dengan RTRW milik Pemprov Kaltim yang baru disahkan.
Dia melanjutkan, Pemkot Balikpapan saat ini juga lebih waspada terhadap spekulan yang mencari tanah untuk investasi.
“Beberapa telah membeli tanah, namun tidak mengembangkannya, sehingga menghambat perkembangan daerah ini. Kami berharap masyarakat juga dapat membantu kami demi tercapainya tujuan bersama, yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan pekerjaan bagi masyarakat melalui investasi,” harapnya.
Untuk tahun ini, dia mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan memiliki tiga perusahaan besar yang sedang mengurus perizinan mereka.
“Harapannya, mereka dapat memenuhi target investasi masing-masing diatas Rp1 triliun. Namun, kami khawatir tidak dapat mengklaim realisasi investasi karena itu tidak akan tercatat jika lokasi investasi beririsan dengan IKN,” ungkapnya.
Adapun, dia menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan menyadari pentingnya percepatan perizinan dan berharap bahwa tahun ini akan ada lagi proyek investasi yang dapat direalisasikan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pusat dan daerah untuk mempermudah proses investasi. Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung investasi yang berdampak positif bagi daerah ini,” pungkasnya.
