Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sisi pendapatan masih “on the track” menuju pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target.
Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan pendapatan dari Benua Etam telah mencapai 41,04% per 13 Mei 2024.
“Kaltim optimis untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai sesuai target hal tersebut didukung dg dampak positif pembangunan di IKN yang meningkatkan ekonomi Kaltim,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024).
Akmal berharap pemerintah pusat akan terus menyalurkan dana transfer umum sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
Dari sisi belanja, realisasi APBD Kaltim juga menunjukkan tren positif, dengan pencapaian sebesar 19,07% pada 14 Mei 2024 atau melampaui target keuangan Kuartal II Bulan Pertama yang direncanakan sebesar 17,99%.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk mencapai target realisasi di akhir Mei sebesar 36%,” tegas Akmal.
Baca Juga
Mengenai pemungutan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, Akmal menyebutkan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025 untuk kabupaten/kota di Kaltim.
Dia menjelaskan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian daerah dan mengelola PAD secara efektif tanpa menambah beban wajib pajak.
“Perubahan tarif dan jenis pajak di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) memberikan daerah keleluasaan untuk mengatur belanja sesuai dengan rencana daerah tanpa membebani masyarakat. Ini termasuk pengaturan bagi hasil sawit yang memberikan penguatan fiskal bagi daerah,” jelasnya.
Menurut catatan Bisnis, realisasi pendapatan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, per 30 April 2024, hanya mencapai 21% atau turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu di angka 23%
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan idealnya pencapaian per April 2024 berada pada kisaran 40% dari target yang tertuang pada APBD.
Di sisi lain, progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai turut memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan IKN mendominasi 79,60% pagu belanja K/L, dengan alokasi APBN IKN mencapai Rp36,01 triliun hingga Maret 2024.
Kemudian, Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp7,04 triliun yang ditopang oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam Minerba.
“Namun, sebagian dana TKD masih menunggu penyaluran, tergantung pada pemenuhan syarat dan jadwal yang ditetapkan,” sebutnya.
Selain itu, dia menyebutkan Kaltim juga menerima pendanaan Green Climate Fund (GCF) sebesar USD 4,6 juta pada tahun 2024, yang akan digunakan untuk proyek mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah dan berhati-hati terhadap pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada transfer keuangan dari Pemerintah Pusat dan eksploitasi sumber daya alam.
“Maka sebenarnya semakin gede transfer dari Jakarta ke daerah, makin gede juga pengerukan SDA yang kita miliki kan?,” katanya
Menurutnya, Kaltim masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan memiliki keterbatasan dalam sumber pendapatan sendiri, padahal transfer keuangan dari pemerintah pusat bisa berkurang kapan saja. Sebagai contoh, APBD Kabupaten Berau sebagian besar berasal dari transfer, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar Rp300 miliar.
Purwadi menegaskan transformasi ekonomi menjadi hal yang mendesak, bukan sekadar slogan, apalagi hanya sebagai kampanye calon gubernur.
“Ekonomi (Kaltim) harus menuju sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan sektor jasa, termasuk kelautan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan upaya yang berkelanjutan," tuturnya.
Ke depannya, Purwadi menuturkan upaya transformasi ekonomi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus berjalan seiring.
Dia menyebutkan pemerintah harus berani mengalokasikan anggaran lebih secara serius untuk kebutuhan dasar publik, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, infrastruktur, telekomunikasi, itu dan penyediaan energi.
“Jadi semua potensi (pendapatan) harus didorong dengan sinergi. Hilangkan ego-sektoral dan kencangkan ikat pinggang pejabat, kurangin jalan-jalan misalnya,” pungkasnya.
