Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan peningkatan status 1.000 tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan Fahrudinoor menyatakan usulan tersebut telah disampaikan dengan harapan mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.
“Usulan mengenai jumlah formasi sudah kami masukkan, akan tetapi semua formasi tersedia tergantung BKD Kalsel,” ujarnya yang dikutip Selasa (18/6/2024).
Saat ini, dia mengungkapkan bahwa tercatat sebanyak 1.891 PPPK yang tersebar di SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Selatan, mencakup berbagai posisi mulai dari pengajar hingga fungsional seperti tata usaha dan perpustakaan.
Fahrudinoor menambahkan, ini bukan hanya tentang mengisi kekosongan posisi, tetapi juga tentang membangun jembatan menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah.
Baca Juga
Dia berharap usulan ini dapat membuahkan hasil yang positif dengan adanya koordinasi yang baik antara Disdikbud dan BKD Kalsel.
Adapun, dia menuturkan Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus berupaya mengkonversi status tenaga kontrak menjadi PPPK.
“Mudah-mudahan melalui upaya dari pemerintah daerah ini usulan-usulan yang ada bisa diterima sehingga tenaga kontrak baik guru dan non guru bisa dialihkan statusnya menjadi P3K tenaga guru dan tenaga fungsional umum,” pungkasnya.
