Bisnis.com, PALANGKARAYA - PT Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR code kendaraan roda empat untuk BBM jenis Pertalite secara bertahap di Provinsi Kalimantan Tengah mulai September 2024.
Area Manager Communication & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra saat dihubungi dari Palangka Raya, Kalteng, Rabu (31/7/2024), mengatakan perluasan pendataan tahap satu dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non-Jamali yaitu Kepri, Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
"Untuk Provinsi Kalimantan Tengah masuk tahap berikutnya sekitar bulan September dan Oktober," ujarnya.
Perluasan pendataan dilakukan setelah sebelumnya diterapkan di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023. Pertamina Patra Niaga melaksanakan program tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan subsidi tepat.
Arya menuturkan seperti halnya dalam penerapan program subsidi tepat untuk solar yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat diminta melakukan pendaftaran program Subsidi Tepat Pertalite.
"Ini dilakukan untuk mendapatkan QR code yang nantinya digunakan dalam pembelian BBM Pertalite," jelasnya.
Baca Juga
Dia menyampaikan langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.
Perluasan wilayah dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian non-Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya.
"Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR code juga tetap akan dilayani, dan kemudian diarahkan mendaftar di situs web Subsidi Tepat,” ucapnya.
Pertamina mencatat hingga awal Juli 2024, sudah lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite mendaftar QR code.
"Kami harap ini membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan mampu meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan," jelasnya.
