Bisnis.com, BALIKPAPAN — Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) diklaim telah membawa efek positif bagi keuangan daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan sistem pembayaran nontunai untuk retribusi mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam, bahkan bisa mencapai lima kali lipat dari sebelumnya.
Fenomena ini menjadi angin segar bagi upaya digitalisasi sektor publik yang selama ini menghadapi berbagai tantangan implementasi.
"Berdasarkan data yang kami kumpulkan, kota-kota atau pemda yang menerapkan pembayaran nontunai untuk retribusi mengalami kenaikan pendapatan minimal dua hingga lima kali lipat, minimal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari karakteristik teknologi digital yang memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time dan transparan.
Digitalisasi pembayaran untuk berbagai jenis retribusi mulai dari parkir, sewa pasar, hingga layanan administratif lainnya telah mengeliminasi celah-celah kebocoran yang kerap terjadi pada sistem konvensional.
Baca Juga
Dampaknya, ruang fiskal pemerintah daerah mengalami ekspansi secara substansi dan memberikan ruang yang lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan strategis di daerah.
Sementara itu, dinamika ekonomi di wilayah Kalimantan Timur menunjukkan tren positif yang saling bersinggungan dengan digitalisasi pembayaran ini.
Di Balikpapan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konvergensi antara sektor industri pengolahan, proyek-proyek strategis nasional, dan belanja pemerintah yang semakin efisien.
Adapun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menjadi motor penggerak roda ekonomi regional.
Di sisi lain, Kabupaten Paser tetap mengandalkan sektor pertambangan batu bara sebagai tulang punggung ekonomi, dengan harapan musim kering pada kuartal ketiga dan keempat dapat mengakselerasi produksi dan kinerja ekspor.
Selain itu, Robi menyebutkan keberhasilan QRIS tidak dapat dilepaskan dari aspek fundamental keamanan sistem. Seluruh arsitektur data, baik informasi pengguna maupun rekam jejak transaksi diproses dan disimpan dalam pusat data yang berdomisili di Indonesia.
Kemudian, regulasi Bank Indonesia mengharuskan semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) mematuhi ketentuan ini secara ketat. Konsekuensinya, tidak ada data transaksi yang mengalir keluar dari yuridiksi Indonesia, sekaligus menghindari potensi kebocoran informasi.
"Sehingga, seluruh data transaksi dipastikan tidak keluar dari Indonesia. Maaf, nih, kami belum pernah mendengar adanya kasus kebocoran data terkait QRIS," tegas Robi.
Lebih lanjut, dia menyebutkan sistem QRIS dilengkapi dengan mekanisme keamanan berlapis untuk mengantisipasi modus penipuan.
Ketika pengguna melakukan scanning terhadap kode QRIS, identitas merchant yang telah terverifikasi akan muncul secara otomatis di layar aplikasi sebelum otorisasi transaksi diberikan.
Protokol ini mengharuskan pengguna melakukan verifikasi ulang terhadap nama penerima dana, dan membuat mekanisme pengecekan ganda yang efektif mencegah salah transfer atau upaya penipuan sistematis.
