PDIP Sebut Survey Denny JA dan Poltracking Bajak Hak Warga Kalbar

Oleh: Aline Lovelyn 30 Juni 2018 | 19:54 WIB
PDIP Sebut Survey Denny JA dan Poltracking Bajak Hak Warga Kalbar
Ilustrasi/JIBI-Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, Pontianak - Merespon hasil survei LSI Denny JA dan Poltracking tentang hasil Pilkada Kalbar pada Rabu 27 Juni 2018, yang menyebutkan pasangan Midji-Norsan mendapat hasil perolehan suara tertinggi mengalahkan pasangan lainnya, PDI Perjuangan angkat bicara. Ketua DPD PDIP Perjuangan provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH menyebutkan hasil survey kedua lembaga tersebut, membajak hak warga Kalbar dan termasuk kejahatan akademik.

Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi, Sabtu (30/6), Cornelis mengungkapkan bahwa metode riset survei kedua lembaga itu adalah metode riset yang paling lemah dalam konteks akademik. Ia juga menjelaskan komponen-komponen survei yang dinilai tidak relevan dan tidak bisa dikategorikan secara ilmiah dan akademik.

"Dalam konteks Pilkada Kalbar, data observasi itu harus meliputi wilayah keseluruhan Kalbar. Ada empat komponen alasan yang menyebabkan metode survei seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik," ucapnya.

Pertama, jelasnya, adalah komponen coverage error. Komponen ini merujuk pada luasnya cakupan responden dalam survei. Misalnya data Pilkada Gubernur Kalbar ada sekitar 11.500 TPS, akan tetapi survei untuk quick count hanya mensurvei 350 TPS. Ini berarti kurang dari 5% populasi responden maka bisa dikatakan datanya tidak solid.

Kedua, sampling error. Ini merujuk pada sistim sample random yang seharus merata, bukan berpusat pada tempat tertentu yang akhirnya tidak mewakili respondent yang luas.

"Apakah sistim random sample yang dibuat oleh kedua lembaga survei di atas benar-benar disebar? Atau hanya ambil sample pada tempat-tempat tertentu saja? Kalau tidak mewakili semua wilayah dalam sistim randomnya maka data yang dihasilkan itu manipulatif dan tidak bisa diterima secara akademik," jelasnya panjang lebar.

Kemudian, komponen yang merujuk pada motivasi peneliti dalam menafsirkan atau menggiring hasil survei pada keinginan peneliti. Menurutnya, dalam konteks Pilkada Gubernur Kalbar, kedua lembaga survei ini adalah konsultan politik lawan tandingnya maka pengukuran hasil survei pasti bias dan dilakukan untuk kepentingan sendiri.

"Sehingga hasilnya jelas merupakan kejahatan akademik. Jangankan bernilai akademik. Ini adalah survei kejahatan akademik," cetusnya.

Menurut Cornelis, yang dilakukan oleh survei kedua lembaga LSI dan Poltracking merupakan proses untuk membenarkan hipotesis diri sendiri. Dan klaim yang menyebut bahwa pasangan Sutardmiji-Norsan sudah menang secara akademik adalah klaim yang membajak hak warga Kalbar.

"Hal ini yang tidak bisa dibenarkan. Warga Kalbar yang dibajak haknya dianggap bodoh dan dianggap tidak mengerti prinsip-prinsip akademik. Itu juga berarti kejahatan kemanusiaan," ujarnya lagi.

Editor: Andhika Anggoro Wening

Berita Terkini Lainnya