Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengupas dampak trade war antara Amerika Serikat (AS) dan China terhadap perekonomian regional.
Kepala KPwBI Kaltim, Budi Widihartanto, menyatakan Kaltim berisiko besar merasakan imbas gelombang kedua akibat kebijakan proteksionis tersebut, meski terhindar dari dampak langsung.
"Berdasarkan data historis ekspor pada tahun 2024, Provinsi Kaltim tidak memiliki komoditas yang secara langsung di ekspor ke AS," ujar Budi Widihartanto dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (17/4/2025).
Dengan demikian, Bank Indonesia memprediksi bahwa kebijakan tarif impor yang diterapkan AS tidak akan serta-merta memukul volume ekspor komoditas unggulan Kaltim.
Namun demikian, Budi menyebutkan adanya potensi second round impact yang dapat merambat ke ekonomi Kaltim.
Transmisi dampak ini diperkirakan bersumber dari dua kanal utama. Pertama, penurunan permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Kaltim.
Baca Juga
Perlu dicermati, komoditas ekspor primadona Kaltim seperti batu bara, Crude Palm Oil (CPO), dan bahan kimia menjadi kebutuhan penting bagi industri di negara-negara mayoritas mitra dagang utama Kaltim, seperti China, India, dan Filipina yang terkena imbas kebijakan tarif resiprokal AS.
Kondisi ini mau tidak mau berpotensi menggerus permintaan komoditas ekspor Kaltim.
Kedua, dampak lanjutan juga diprediksi menjalar melalui penurunan permintaan domestik terhadap batu bara asal Kaltim.
Penurunan ini berpotensi menyebabkan perlambatan kinerja industri-industri unggulan di hilir yang terdampak langsung tarif impor AS, seperti industri alas kaki, tekstil, dan elektronik.
Sebagaimana diketahui, batu bara dari Kaltim saat ini merupakan salah satu sumber energi utama bagi pembangkit listrik di Indonesia.
Penurunan aktivitas industri-industri tersebut secara otomatis akan menurunkan konsumsi listrik dan berimplikasi pada permintaan batu bara domestik.
Kabar baiknya, Budi mengungkapkan bahwa kebijakan trade war ini belum akan menyentuh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kaltim dalam jangka pendek.
UMKM di Indonesia, termasuk Kaltim, masih berorientasi pada pasar domestik dan sumber bahan baku UMKM di Kaltim dan sebagian besar berasal dari input domestik.
Sebagai langkah antisipatif, BI merekomendasikan dua alternatif kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan korporasi.
Pertama, diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional. Budi menjelaskan, kondisi di mana seluruh mitra dagang utama Kaltim terdampak tarif resiprokal AS, memaksa Kaltim untuk mencari ceruk pasar baru yang tidak terpapar kebijakan proteksionis tersebut.
Diversifikasi ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi perdagangan luar negeri Kaltim. Kedua, penguatan local value chain dengan mengalihkan proporsi ekspor ke pasar domestik.
Patut menjadi catatan, beberapa produk ekspor unggulan Kaltim, seperti pupuk dan produk kimia hulu, masih memiliki permintaan yang tinggi di pasar domestik.
Langkah ini dipandang sebagai peluang dengan memperkuat industri dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi regional.
Seluruh pemangku kepentingan di Kaltim untuk bersiap menghadapi potensi dampak lanjutan perang dagang AS-China.
.jpg?w=300&h=221)
