Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjamin koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bersama dengan pusat untuk melakukan percepatan pembangunan di Provinsi ke 34 ini.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, prioritas program yang akan dilakukan di Kaltara yakni pembangunan infrastruktur di perbatasan.
"Persoalan perbatasan itu akan kami sampaikan secara riil ke kementerian, seperti persoalan infrastruktur, ekonomi perbatasan, termasuk fasilitas pelayanan sosial, seperti kesehatan dan rumah sakit. Itu kami minta untuk menjadi perhatian," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Irianto juga berencana membangun sejumlah tempat perdagangan di daerah perbatasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selama ini, masyarakat yang berada diperbatasan sangat bergantung kebutuhan dengan negara Malaysia sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan pusat mencari solusinya.
Pasalnya, harga mahal dan akses yang jauh dari perkotaan membuat masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan mereka dari negara tetangga.
"Kami akan gandeng kementerian terkait, dan juga perusahaan yang bergerak di bidangnya, khususnya terkait perdagangan seperti nanti ada upaya toko di perbatasan.
Harganya nanti sama dengan di kota. Apakah nantinya dimungkinkan subsidi harga, paling tidak bisa subsidi ongkos angkutnya. Ya mudah-mudahan satu atau dua tahun bisa terealisasi,"
Sementara itu, untuk menarik investasi, pihaknya akan memberikan pelayanan perizinan akan dilakukan secara prima.
Agar para investor berminat dan nyaman di Kaltara, lanjut Irianto, pihaknya akan membangun sejumlah infrastruktur dasar seperti air, listrik dan jalan.
Menurutnya, adanya investasi di Kaltara ini sangat penting untuk mendorong program pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di provinsi termuda ini.
"Kami akan bangun infrastruktur dasar seperti jalan, air dan listrik. Kami juga tengah memproses pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor dimana itu nanti jadi tempat investasi pihak pemerintah maupun swasta,"
