Pengadaan Vaksin Rabies, Kemenkes Diminta Gandeng KPK untuk Penunjukan Langsung

Bisnis.com, PONTIANAK – Kementerian Kesehatan disarankan menggandeng penegak hukum seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penunjukan langsung pembelian vaksin rabies ke pabrik pembuat vaksin.

Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa mengatakan, tujuannya untuk mempercepat waktu ketersediaan vaksin sampai ke daerah berstatus kejadian luar biasa (KLB).

Selain itu, para penegak hukum bisa mengawasi langsung proses  jalur permintaan vaksin hingga sampai ke rumah sakit dan puskesmas di Kalbar agar terjadi transparansi data dan tepat sasaran.

“Sebenarnya Kemenkes bisa minta pendampingan dari KPK, Kejaksaan dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam proses tunjuk langsung karena ada situasi [KLB]. [Sekarang] proses tender harus diumumkan, ada penawaran dan diputuskan pemenang dan memakan waktu 3 bulan,” kata Karolin dalam konferensi pers penanganan rabies di Pontianak, Jumat (7/10/2016).

Setelah diputuskan pemenang tender dilanjutkan pembelian ke pembuat vaksin rabies yang selama ini dibeli dari Prancis. Sehingga total waktu vaksin rabies sampai ke rumah sakit dan puskesmas di Kalbar mencapai 4 bulan.

“Termasuk yang disalurkan oleh Menkes baru-baru ini ke Kalbar itu sudah dianggarkan sejak tahun lalu dan merupakan buffer stok. Jadi Kalbar juga rebutan vaksin dengan daerah lain yang berstatus endemik rabies,” ujarnya.

Pada peringatan Hari Rabies Sedunia minggu lalu, Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek menyerahkan langsung 250.000 dosis vaksin rabies dan 10 unit cool box penyimpan vaksin, 10 unit kulkas dan vaksin anti rabies (VAR) 82 Vial di Pontianak.

Kalbar merupakan provinsi rawan tersebar rabies di Indonesia dengan 9 kabupaten dari 14 kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kabupaten KLB rabies.

Sejak Januari-September 2016, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar mencatat ada 921 pasien penderita rabies dan 9 orang meninggal akibat gigitan anjing rabies di provinsi ini.

Saat ini Kalbar memiliki 69.000 dosis vaksin dan 46.000 sudah disalurkan ke kabupaten untuk menangani anjing pengidap rabies

Kadis Kesehatan Kalbar Andy Jap mengatakan, jika daerah dinyatakan KLB rabies maka pemerintah bisa mengambil alih penanganan medis secara total kepada pasien yang terjangkit dengan menggunakan dana darurat.

“Dana darurat ini kan berasal dari pengelolaan dana tidak terduga seperti dana bencana bisa dipakai untuk darurat KLB. Daerah itu sudah menyimpan dana darurat dan bisa dipergunakan.”