Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengantisipasi potensi gejolak harga dan kelangkaan beras, menyusul terdeteksinya gangguan distribusi terhadap sejumlah merek favorit masyarakat.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disdag Balikpapan Muhammad Anwar mengatakan pihaknya telah memperkuat koordinasi lintas sektor sejak awal Juli 2025. Upaya tersebut melibatkan Satgas Pangan Polda Kaltim, Dinas Ketahanan Pangan, dan distributor utama.
"Di awal Juli kami sudah mulai pengawasan, lalu pada 17 Juli kami menggelar rapat koordinasi bersama seluruh distributor beras yang ada di Balikpapan, termasuk Satgas Pangan Polda dan Dinas Ketahanan Pangan," ujarnya di Balikpapan, Selasa (5/8/2025).
Anwar memastikan stok beras secara keseluruhan masih dalam kondisi aman, meskipun terjadi hambatan distribusi pada beberapa merek yang menjadi pilihan utama masyarakat.
"Secara umum stok aman, tetapi memang ada keterlambatan distribusi untuk beberapa merek terkenal. Ini bukan karena kelangkaan ekstrem, melainkan karena proses pengawasan di sumber distribusi yang memengaruhi kecepatan pengiriman ke Balikpapan," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyoroti karakteristik unik konsumen di Balikpapan yang lebih memprioritaskan ketersediaan barang daripada fluktuasi harga.
Baca Juga
"Masyarakat Balikpapan tidak terlalu mempermasalahkan harga, namun lebih pada ketersediaan barang di pasaran. Oleh karena itu, stabilitas pasokan menjadi hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kota," sebutnya.
Pihaknya juga telah menginstruksikan distributor agar segera menyesuaikan sistem distribusi guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
"Kami sudah minta para distributor untuk segera melakukan penyesuaian distribusi, cek ulang ketersediaan stok mereka, dan segera menyalurkan ke pasar. Jangan sampai kelambanan ini menimbulkan gejolak yang berdampak luas, terutama inflasi," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Disdag bersama Komisi II DPRD akan melakukan inspeksi mendadak ke berbagai titik distribusi dan pasar tradisional.
"Kami siap turun langsung ke lapangan bersama Komisi II DPRD, agar bisa melihat kondisi nyata di pasar dan mendapatkan masukan langsung dari pedagang maupun konsumen. Ini penting agar penanganan bisa cepat dan tepat," jelasnya.
Anwar menegaskan bahwa langkah stabilisasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang yang akan terus dimonitor.
