Bisnis.com, BALIKPAPAN - Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan berhasil mengungkap praktik beras oplosan di sejumlah toko ritel modern.
Temuan ini mencuat setelah investigasi selama 10 hari dan berhasil mengidentifikasi 3 merek beras kemasan yang diduga melakukan praktik perdagangan tidak jujur.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyatakan beras oplosan bukanlah produk palsu, melainkan ketidaksesuaian antara label kemasan dengan isi produk.
"Beras oplosan itu bukan beras palsu, tapi beras yang isinya tidak sesuai dengan label yang tertera di kemasan. Misalnya, merek tertentu dijual, tetapi isinya tidak murni 100 persen berasal dari produsen tersebut," kata Ahmad Bagiawan dalam keterangan resmi, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, kondisi ini tidak mengkhawatirkan bagi konsumen lokal mengingat preferensi masyarakat Bumi Banua yang cenderung spesifik.
Sebagaimana diketahui, mayoritas warga Kalimantan Selatan memiliki kegemaran tersendiri terhadap beras lokal.
Baca Juga
"Mayoritas masyarakat Banjar tidak menyukai beras pulen yang umumnya menjadi target beras oplosan. Warga kita terbiasa dengan beras lokal, atau dalam istilah Banjar disebut beras karau," kata pria yang akrab disapa Gia ini.
Lebih lanjut, hasil investigasi menunjukkan perbedaan mencolok antara kondisi pasar tradisional dan toko ritel modern.
Ketika pasar tradisional terpantau steril dari praktik oplosan, justru toko modern yang menjadi sasaran empuk para pelaku.
"Kami menemukan 3 merek beras kemasan yang diduga tidak sesuai dengan informasi di label. Sampel dari ketiga merek ini kami bawa ke Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) di Banjarbaru untuk dilakukan pengujian," ucap Gia.
Dari sisi ketahanan pangan, Kalimantan Selatan sebenarnya berada dalam kondisi surplus.
Menurut data yang dihimpun Dinas Perdagangan, produksi gabah lokal Kalsel mencapai 1 juta ton per tahun yang setara dengan 550.000 ton beras.
Adapun kebutuhan konsumsi hanya berkisar 450.000 ton, sehingga terdapat surplus 100.000 ton yang umumnya didistribusikan ke provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Meski begitu, upaya pengawasan terus diintensifkan melalui koordinasi lintas sektor.
"Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda Kalsel. Kemarin juga ada pertemuan lintas sektor yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi daerah," ucap dia.
Dia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berbelanja, khususnya di toko modern.
"Jika ada kejanggalan atau ketidaksesuaian dengan label, segera laporkan ke Dinas Perdagangan," tuturnya.
