Bisnis.com, BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses sertifikasi tanah yang saat ini baru rampung 60% secara nasional.
Presiden menghadiri acara penyerahan Sertifikat Tanah Program Strategis 2016 di Balikpapan Sport and Convention Centre.
"Saya minta seluruh jajaran kanwil BPN kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam, kerja kantor pertanahan," kata Presiden dalam sambutannya, Senin (5/12/2016).
Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi pelayanan di seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional dengan mengedepankan unsur kecepatan. Dia bahkan menegaskan agar instansi terkait tak memasang pungutan-pungutan biaya.
Menurut Presiden, ada sekitar 120 juta hektare tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi dan saat ini baru 46 juta hektare yang telah disertifikatkan. Dia menargetkan pada 2017 agar minimal 5 juta sertifikat dapat dirampungkan.
Kemudian meningkat menjadi 7 juta sertifikat pada 2018 dan menjadi 9 juta sertifikat pada tahun berikutnya. Presiden mengatakan akan mengecek secara langsung realisasi dari program sertifikasi itu.
"Saya ingin mengecek langsung, kontrol langsung, ya 1200 dibagi. Kalau nanti tahun depan 5 juta, saya ingin lihat langsung 5 juta yang mendapat sertifikat," ucap Presiden Jokowi.
Terkait masih kurangnya sekitar 10.000 juru ukur yang di kantor-kantor BPN, Presiden memerintahkan untuk menambah juru ukur tersebut dari jalur non-PNS. Melalui proses uji kompetensi, diharapkan para juru ukur dapat langsung bekerja.
"Ini kalau harus ngangkat PNS, memakan waktu lama. Enggak usah PNS, sekarang pakai uji kompetensi saja langsung jadi juru ukur, cepet-cepetan. Kalau enggak cepat, nanti enggak selesai-selesai."
