Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KEK MBTK Dipastikan Beroperasi Tahun Ini

Bisnis.com, BALIKPAPAN--Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) siap beroperasi tahun ini, seiring pembangunan infrastruktur penunjang kawasan hampir rampung.
Ilustrasi kawasan industri/Jabarprov.go.id
Ilustrasi kawasan industri/Jabarprov.go.id

Bisnis.com, BALIKPAPAN--Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) siap beroperasi tahun ini, seiring pembangunan infrastruktur penunjang kawasan hampir rampung.

Lahan KEK seluas 512 hektare tersebut telah dibebaskan, dan pihaknya tengah menunggu penyelesaian proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

Selain itu, pembangunan instalasi listrik berkapasitas 2x100 MW juga telah sampai pada tahap ground breaking awal tahun ini. Pembangunan instalasi pengolahan air berkapasitas 200 liter/detik juga akan dimulai.

"KEK MBTK sekarang sudah siap semua infrastrukturnya. Beberapa industri juga sudah mulai dibangun yang berbasiskan oleokimia, CPO, dan juga batubara,” kata Awang dalam keterangan resmi Dewan Nasional KEK belum lama ini.

Awang yang saat itu berkunjung ke kantor Dewan Nasional KEK memaparkan, banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di KEK MBTK. Saat ini, sektor industri yang paling diminati investor adalah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.

Awang bertekad Kaltim tidak akan mengekspor CPO lagi dan akan mendorong hilirasasi CPO di KEK MBTK. Dengan demikian, hasil dari nilai tambah hilirisasi dapat dirasakan semua pihak.

Untuk menyambung akses distribusi antar daerah di Kaltim, Pemprov Kaltim akan membangun rel kereta api yang menghubungkan Maloy dan Tabang.  Rencananya pembangunan tahap I sepanjang 61 km akan selesai pada 2020, kemudian ditambah tahap II 13,5 km dan 125 km, dan tahap terakhir sepanjang 311 km.

Dalam kesempatan itu, Awang juga meminta dukungan Dewan Nasional KEK untuk membantu koordinasi dengan kementerian terkait agar proses perizinan dipermudah.

"Perlu dukungan pusat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah pelabuhan, lalu tangki timbun, dan berbagai fasilitas perizinan lain yang jadi kewenangan pusat," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nadya Kurnia
Editor : Fajar Sidik

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler