Bisnis.com, BALIKPAPAN- Depo kontainer atau lapangan penumpukan kontainer terminal barang di Kawasan Industri Kariangau (KIK) akan menjadi kado istimewa peringatan HUT ke 121 kota Balikpapan 10 Februari mendatang.,
Fasilitas ini ditujukan sebagai sarana pendukung direct call dari pelabuhan peti kemas Kariangau dan akan segera diresmikan.
“Peletakan batu pertama akan kita lakukan saat HUT. Mekanisme pengelolaannya nanti akan dikelola oleh perusda (pemkot) kita sendiri,” terang Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, Selasa (24/1) dihubungi media ini.
Beroperasinya depo diprediksi bakal mendatangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru bagi Pemkot Balikpapan hingga miliaran rupiah tiap bulan.
Ia mengatakan, 4 hektar lahan disiapkan untuk depo terminal masuk dalam total lahan pemerintah di KIK seluas 142 hektar.
Produksi handling (troughput) TPK belakangan terus meningkat. Menyusul dibukanya pelayaran transhipment rute Jakarta-Surabaya-Balikpapan-Bitung pulang pergi. Mengangkut barang logistik dengan volume lebih besar mengharuskan ketersediaan lapangan penumpukan komersial. Di KIK sejauh ini masih memanfaatkan lahan sementara milik KKT.
Baca Juga
Aktifitas bongkar muat peti kemas di KIK, kata Wawali, tak boleh melebihi regulasi yang ada, yakni selama 3-5 hari.
“Setelah itu mesti keluar. Makanya itu harus ada depo. Bisa mendapat miliaran rupiah PAD karena aktivitas bongkar muat di pelabuhan itu hasilnya jauh lebih,” jelasnya.
Tarif di lahan sementara KKT yakni Rp 16.000 per hari untuk 5 hari pertama. Berikutnya akan dipatok Rp16.000 per hari. Itu sudah termasuk biaya asuransi jika terjadi kehilangan.
Wawali sendiri tak menjelaskan patokan tarif yang bakal diberlakukan di depo kontainer baru.
Adapun keberadaan depo terminal juga mendukung perusahaan pergudangan industri migas, pertambangan dan perkebunan.
Rahmad meyakini aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Palaran Samarinda bakal beralih ke KIK. Kapasitas di pelabuhan tersebut berkisar 1.000 TEUs, Balikpapan sendiri berkisar 4.000 TEUs.
“Ya paling hanya segitu. kalau mau masukin kargo harus dengan kapasitas yang banyak, sementara di Samarinda paling hanya 1.000 TEUs saja,” ucap Rahmad.
Soal pengelolaan, KIK sendiri saat ini diketahui dikelola oleh PT Pelindo. Kata Wawali, akan ada MoU dengan PT Pelindo terkait depo kontainer.
Di sisi lain, upaya mempercepat realisasi pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan tak kunjung menemui titik temu.
M Basir, general manager PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) selaku operator Terminal Peti Kemas Kariangau mengatakan, pihaknya bukanlah penentu dalam kebijakan ini. Penentu paling penting, kata Basir, adalah pemegang kebijakan dan para pelaku usaha.
“Kami hanya fasilitator, tugasnya menyediakan fasilitas, dan itu sudah dipenuhi,” jelasnya belum lama ini.
Ia mengatakan produksi handling di KKT bisa 30 boks per jam. “Bahkan sekarang, sudah standar internasional,” sambungnya.
Direct call sendiri sudah digagas sejak 2016 lalu. Namun, kata Basir, progresnya cukup alot.
Yang terbaru, ia menyebut ada rencana pemerintah daerah se-Kaltim dan Kaltara untuk memaksimalkan aktivitas ekspor-impor di Balikpapan.
Memorandum of Understanding (MoU) pun sudah disiapkan. Terminal KKT akan menjadi pintu ekspor seluruh daerah di Kaltim dan Kaltara. Basir mengatakan pihaknya siap melobi para pelaku usaha untuk mewujudkannya.
“Bulan ini ditandatangani (MOU). Ya kita tunggu saja,” ungkapnya.
Mengambil contoh di Makassar yang menerapkan direct call, aktifitas ekspor-impor pun lewat satu pintu. Karena berjalan maksimal, biaya ekspor, kata Basir terpangkas sampai 50 persen.
Informasi yang dihimpun Bisini, aktivitas bongkar-muat atau throughput tercatat 171.183 TEUs sepanjang tahun lalu, dari target 203.229 TEUs. Perolehan tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 160.309 TEUs.
Di pelabuhan ini, arus peti kemas domestik antarpulau masih dominan dengan andil 96,39 persen. Sementara sisanya untuk ekspor-impor.
