Bisnis.com, TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta dukungan kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko untuk percepatan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
Seperti diketahui, dalam upaya percepatan pembangunan di Kaltara, Gubernur dengan didampingi beberapa pihak terkait mencari dukungan ke berbagai kementerian dan lembaga. Tak terkecuali ke Kepala Staf Kepresidenan, lembaga yang berada langsung di lingkup Istana Negara.
Pertemuan dengan KSP Moeldoko, dilakukan Jumat (18/5) lalu. Saat itu, Irianto didampingi direksi Pertamina dan jajaran manajemen PLN, serta beberapa staf bertemu dengan KSP di komplek Istana Negara.
“Pada kesempatan tersebut, saya juga mengharapkan dukungan Pak Moeldoko untuk percepatan penerbitan Inpres pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Di mana, draft Inpres sendiri sudah selesai. Namun masih dalam pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkaitnya,” kata Irianto dalam rilisnya yang diterima Bisnis, Selasa (22/5).
Informasi terakhir, dikatakan Irianto, draf telah dibahas oleh Kementerian Keuangan RI bersama lembaga dan kementerian terkaitnya. Hal ini berkaitan dengan penganggaran program tersebut, jika nantinya diterbitkan Inpres.
“Kalau ada Inpresnya, otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah melalui kementerian dan lembaga. Tentu ini korelasinya dengan pengganggaran, makanya masih dalam pembahasan di Kementerian Keuangan,” ungkap Irianto.
Baca Juga
Gubernur berharap, dari pertemuannya dengan Moeldoko, akan mendapat dukungan untuk percepatan terbitnya Inpres tentang KBM ini. Apalagi, usulan terbitnya Inpres KBM Tanjung Selor sendiri merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kala berkunjung ke Kaltara pada Oktober tahun lalu.
“Dalam pertemuan tadi, alhamdulillah Pak Moeldoko sangat memberikan respons yang baik dan positif. Beliau akan segera mengkoordinasikannya dengan kementerian dan lembaga terkaitnya,” katanya.
Dijelaskan Irianto, terbitnya Inpres cukup penting. Hal ini karena KBM Tanjung Selor merupakan program nasional yang sudah tercantum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga wajib didukung oleh kementerian dan lembaga.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari semua kementerian dan lembaga adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) KBM agar segera diselesaikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun telah mengalokasikan bantuan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, guna membantu percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengarahkan jika penataan KBM Tanjung Selor, sebaiknya menggunakan Inpres. Gubernur menindaklanjutinya dengan bersurat ke Kemensetneg RI pada 31 Oktober 2017.
Progres pembangunan KBM Tanjung Selor sendiri, selain penyusunan masterplan yang sudah tuntas, kini sudah mulai dilakukan pembebasan lahan. Di mana untuk pembebasan lahan tahap I dengan alokasi anggaran Rp50 miliar. Disusul sisanya pada 2018 yang akan dianggarkan Rp23,3 miliar.
