Bisnis.com, PONTIANAK—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih terkendala anggaran yang jumlahnya masih minim.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nubaya mengatakan salah satu solusi untuk mengantisipasi minimnya anggaran ini adalah dengan memanfaatkan anggaran on call. Sayangnya, ada proses birokrasi yang panjang yang harus dilewati agar dana ini dapat dimanfaatkan.
Dia menyebutkan anggaran ini termasuk juga dana penanggulangan bencana yang baru bisa keluar setelah pemerintah daerah menetapkan status darurat. Hal ini akan dibahas karena saat status daerah sudah tanggap darurat pun sudah harus disokong dengan pembiayaan dari pusat.
“Masak harus nunggu terjadi bencana dulu baru dana dikucurkan. Untuk pencegahan juga harus ada sokongan. Ini yang akan dibicarakan lebih lanjut,” katanya saat berkunjung ke Pontianak, Senin (24/7/2018).
Menteri Siti juga menyebut akan berbicara dengan Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution untuk memangkas birokrasi. Nantinya ia juga akan membicarakan anggaran untuk mendorong praktek persiapan pembukaan lahan oleh masyarakat. Mungkin dapat menggunakan sistem kompensasi sehingga masyarakat bisa mengolah lahan tanpa bakar.
"Tapi lebih detilnya nanti akan kita bicarakan. Saya ingin tahun ini selesai konsepnya. Kalbar bisa memberi contoh untuk hal ini,” katanya.
Dia menambahkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan harus terus dilakukan untuk menghindari bencana tersebut berulang di masa depan.
