Bisnis.com, JAKARTA – Kalimantan Barat telah menyiapkan pagu anggaran minimal yang diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk perencanaan pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, provinsi ini sudah siap menjadi provinsi Kapuas Raya dan anggaran operasional sudah disiapkan dari PAD lima kabupaten sehingga tidak mengganggu operasional provinsi induk.
“Untuk kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disiapkan oleh Provinsi Kalbar, sebab ASN di manapun ditugaskan gajinya masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Jadi persiapan Provinsi Kapuas Raya sudah disiapkan secara matang,” kata Sutarmidji dari siaran pers Pemprov Kalbar, Jumat (2/11/2018).
Dia mengatakan, pemekaran Kapuas Raya karena provinsi ini memiliki luas kurang lebih 147.307 Km2 terdiri dari 14 kabupaten dan kota dan 5 kabupaten langsung berbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki panjang perbatasan sekitar 971 Km.
Selain itu, menurutnya, luas Kalbar satu sepertiga dari pulau Jawa seperti Kabupaten Kapuas Hulu memiliki luas melebihi Provinsi Jawa Barat sehingga perlu dipikirkan untuk pemekaran Provinsi Kalbar.
“Provinsi lain memiliki luas lebih sedikit dari Kalbar bisa dimekarkan menjadi provinsi baru. Jika Kapuas Raya terbentuk maka jumlah penduduknya menjadi 1,7 juta dengan 3 kabupaten berbatasan langsung dengan negara lain,” kata Sutarmidji.
