Bisnis.com, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail meminta seluruh satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) menyusun dan membuat berbagai terobosan dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Program yang dibuat untuk mengurangi kemiskinan tersebut jangan hanya terfokus pada program kesejahteraan sosial,” kata Ismail pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan 2018 di Palangka Raya pada Kamis (29/11/2018).
Dia menggarisbawahi bahwa kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat. “Mengurangi angka kemiskinan memerlukan berbagai terobosan. Itu yang perlu dipikirkan, dibuat, dan dilaksanakan," ucapnya.
Wagub memaparkan program-program yang perlu diperkuat meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta mendukung dan melaksanakan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Dia mengatakan semua program ini secara tidak langsung berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Jika semua berhasil, dalam arti terjadi peningkatan, secara perlahan kesejahteraan masyarakat meningkat pula.
"Ujung dari semua program itu tentunya akan memengaruhi jumlah kemiskinan di Kalteng. Tentu akan berkurang masyarakat miskin di Kalteng," kata Ismail.
Berdasarkan data statistik untuk bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah pada 2017 sebesar 12,45 tahun. Angka itu naik dibandingkan dengan 2015 yang hanya berkisar 12,22 tahun.
Sementara itu di bidang kesehatan, Pemprov Kalteng telah memrogramkan pembangunan rumah sakit pemerintah baru kelas A. Selain itu tercatat pula total cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebenyak 1.830.714 jiwa.
"Untuk JKN melalui kartu Kalteng Berkah, tercatat sebanyak 10 ribu jiwa, dengan total nilai premi sebesar Rp2,7 miliar. Tapi di tahun anggaran 2019, jumlah tersebut akan bertambah menjadi 90.582 jiwa, dengan total nilai premi sebesar Rp25 miliar lebih," kata Ismail.
