Dianggarkan Rp8,5 Miliar, Toko Indonesia di Perbatasan Ditarget Rampung 2019

Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan yang dimulai sejak 2017 lalu, ditarget rampung tahun ini.
Eldwin Sangga
Eldwin Sangga - Bisnis.com 04 Februari 2019  |  14:52 WIB
Dianggarkan Rp8,5 Miliar, Toko Indonesia di Perbatasan Ditarget Rampung 2019
Sejumlah kendaraan roda empat dikemudikan warga melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Pos Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (3/12 - 2015). Pemerintah mengerjakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di antaranya pelebaran jalan akses, dan pembangunan jalan pararel serta perbaikan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong guna mempelancar arus transportasi dan fungsi teknis lain sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki infrastruktur kawasan perbatasan yang lebih

Bisnis.com, TARAKAN – Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan yang dimulai sejak 2017 lalu, ditarget rampung tahun ini.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk tahap akhir pembangunan Toko Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Krayan, Nunukan itu.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, pembangunan Toko Indonesia digagasnya sejak dirinya menjadi Penjabat Gubernur Kaltara.

Irianto melihat tingginya disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan daerah lain, menjadi pertimbangan perlunya dibangun sebuah tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang terjangkau.

“Kita ada beberapa program untuk menekan disparitas harga di wilayah perbatasan. Selain membangun Toko Indonesia, juga ada pemberian subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang tiap tahun dialokasikan anggaran,” ungkapnya.

Tahun ini, kata Irianto, sesuai informasi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, pengerjaan tahap akhir pembangunan Toko Indonesia di Long Bawan, telah memasuki proses persiapan dokumen lelang.

Diungkapkan, melalui APBD dialokasikan anggaran Rp8,5 miliar, untuk pengerjaan beberapa item.

Seperti pemasangan elektrikal, sanitasi, pemasangan ACP (Allimunium Composite Panel), eksterior, landscape, pemasangan plafon termasuk pekerjaan interior bangunan toko.

Saat ini, lanjutnya, dari DPUPR-Perkim masih melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa.

“Dinas PU (PUPR-Perkim, Red) masih dalam tahap penyusunan HPS. Mengenai alokasi biaya pekerjaan masih bisa berubah dan tentu akan kita sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ungkap Irianto.

Irianto mengatakan, untuk lebih teknisnya, tim dari Dinas PUPR-Perkim dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan di lapangan. Ini dilakukan untuk menghitung kembali terkait biaya dalam pengerjaan tahap akhir tersebut.

Jika sudah melakukan pengecekan di lapangan, ditargetkan pada Februari sudah bisa mulai pelelangan. Sehingga, April 2019 sudah berkontrak dan mulai dilakukan pengerjaan.

Pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan Kaltara dilakukan secara bertahap sejak 2017. Melalui APBD Provinsi 2017 dianggarkan dana sebesar Rp5 miliar untuk dilakukan pengerjaan struktur pada bangunan.

Kemudian pada 2018, dilanjutkan pembangunan Toko Indonesia tahap II.

Pada tahap itu, Pemprov Kaltara mengalokasikan Rp4 miliar juga melalui APBD provinsi untuk dilakukan pengerjaan pemasangan bata, alian, plaster, pemasangan keramik lantai dan kontruksi atap bangunan.

“Baik tahap I maupun tahap II, progresnya di lapangan realisasinya sudah 100% rampung dikerjakan,” tambahnya. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
perbatasan, kaltara

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top