Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengklaim sudap siap untuk membangun jembatan tol jalur Balikpapan-Penajam Paser Utara, namun masih terhambat dari jalur di kawasan Balikpapan.
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud mengatakan mengatakan agar infrastruktur di Balikpapan menuju Penajam Paser Utara, yakni jembatan tol bisa segera terealisasi.
Posisi saat ini masih terhambat dalam tata ruang di Pemerintah Kota Balikpapan. Menurut Abdul, jembatan tol ini akan menjadi salah satu ikon Bumi Etam karena memiliki Panjang sekitar 14 kilometer.
“Kalau ada yang menggagalkan ini saya rasa orang katro saja yang tidak mau Kaltim lebih modern,” ujar Abdul di Pendopo Odah Etam, Rabu (10/4/2019).
Dia menyatakan tidak ada pembengkakan anggaran dari pembangunan jembatan tol ini. Pasalnya semua anggaran disesuaikan dengan harga barang dan sudah diserahkan kepada kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Nanti dibagi [hasilnya]. Ada 60% dari Waskita BUMN konsorsium, bagian kami sekitar 15%. Kami mau dorong Kaltim bisa maju,” papar Abdul.
Dia memproyeksiakn dengan kehadiran jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dua daerah ini bisa tumbuh dan uang bisa berputar dengan optimal.
“Kami ada lumbung padi di PPU. Buat apa impor? Terus buat Balikpapan butuh air, PPU bisa koneksikan asal infrastruktur diwujudkan,” jelas Abdul.
Asal tahu saja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan Tahun Anggaran 2019 perencanaan kerja prioritas adalah untuk pengembangan infrastruktur dan ketersediaan air bersih.
Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain menyatakan ada 6 prioritas RKPD 2020. Pertama adalah pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
Kedua, pengembangan Pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi. Ketiga, penguaran peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan. Keempat, pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi. Kelima, peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.
“Untuk target pertumbuhan ekonomi 2,75% sampai 3,25%. Inflasi 3,0%, tingkat pengangguran terbuka 6,35%, dan tingkat kemiskinan 6%,” jelas Zairin.
Dia menyatakan dalam Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang) Kaltim 2019 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) salah satu perhatian utama adalah sektor infrastruktur dan kualitas air bersih bagi masyarakat Bumi Etam.
“Ada hal yang masih tertinggal. Pengairan. Jalan. Sudah masuk program. Hanya program itu yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita,” terang Zairin.
Dia menyebut masih ada beberapa yang perlu dikerjakan dan beberapa usulan baru yang masuk APBD Provinsi. Harapannya beberapa prioritas lain yang masuk bisa dikerjakan dengan bantuan keuangan atau bankeu. Adapun bankeu akan diberikan langsung kepada kabupaten/kota terkait dari pemerintah provinsi.
“Nah itu disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita. [Bankeu] Kemarin kita hampir kurang lebih Rp1,5 triliun. Sekarang ini semoga sekitar 2020 bisa Rp2 triliun membantu kabupaten kota yang kurang lebih saat ini ada penurunan anggaran juga,” jelas Zairin.
Zairin menyebut Bappeda Provinsi Kaltim menargetkan Bappeda punya target APBD Kaltim bisa sampai Rp11 triliun. Dia juga berharap ada kenaikan Dana Alokasi Khusus untuk menambah sumber pendanaan bagi kegiatan lain. Bahkan tak menutup kemungkinan mencapai Rp13 triliun secara bertahap.
“Kurang lebih Rp11 triliun, yang sisanya kita cari sumber pendanaan lain. Ada DAK [Dana Alokasi Khusus]. Terpusat itu seperti disampaikan ada dana bagi hasil yang bisa kita pakai untuk menambah program yang belum tertampung. Ini yang kita pakai untuk 2020,” ungkap Zairin.
Adapun lima arah kebijakan RKPD Kaltim 2020, pertama adalah pemerataan pelayanan infrastruktur dasar untuk menunjang konektivitas antar kabupaten/kota pada daerah-daerah tertinggal.
Kedua, peningkatan pelayanan infrastruktur dalam rangka meningkatkan produktivitas terutama pertanian difokuskan pada wilayah pusat produksi ke outlet.
Ketiga, pengembangan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan sebagai kawasan strategis. Keempat, pengembangan kawasan industri pariwisata difokuskan pada wilayah yang ditetapkan sebagai akwasan strategis pariwisata nasional dan provinsi. Kelima, peningkatan daya saing infrastruktur ekonomi pada wilayah pusat kegiatan nasional dan provinsi.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi Sardjoko menyatakan musrenbang harus menjadi momentum selain usul perencanaan ke pemerintah pusat tetapi juga momentum mengoordinasikan kebutuhan antar kabupaten dan kota.
“Yang sangat mendasar untuk manusia adalah air bersih, kalau itu menjadi masalah dimana saja kurang itu diusulkan bupati mendapatkan bantuan dan mendapatkan perhatian provinsi. Kota harus memprioritaskan. Ini harus dirembug bareng,” terang Subandi.
Dia menyatakan salah satu sumber pendanaan yang mampu mengerjakan pembangunan ini adalah dana DAK per kabupaten. Menurut Subandi selama ini masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam internal pemerintah daerah sendiri dalam mengoordinasikan penggunaan anggaran tersebut.
“Maka Kepala Bappeda harus duduk mana nih yang belum ada. Sudah diusulkan belum? Kalau belum artinya pusat belum kasih. Kenapa belum kasih? Kan begitu. Kalau tak diusulkan dan kita tak tahu bagaimana kita bisa memilih?” paparnya.
