Pengusaha Ingin Jaminan Sinkronisasi Pengembangan Maloy Batuta

Bisnis.com, SAMARINDA – Pelaku usaha berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bisa menjamin sinkronisasi perizinan dan pengembangan kawasan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan untuk mencegah stagnasi pertumbuhan industri.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur Alexander Soemareno menyatakan ada beberapa kendala di Kawasan Industri Kariangau (KIK) terkait sinkronisasi perizinan industri yang berpotensi terulang di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

Alex menilai, beberapa contoh adalah di KIK ada beberapa pelaku usaha yang mau membuka usaha mengalami kesulitan akses. Selain itu, daya dukung di sekitar KIK juga belum dikembangkan dengan optimal sehingga kerap membawa keragu-raguan bagi investor membuka usaha di kawasan tersebut.

“Ini saya khawatirkan berlanjut di Maloy karena Maloy kawasan pemerintah. Kalau sampai pengembangan di luar kawasan yang berdekatan dengan Maloy tidak diubah peruntukannya, maka perizinan bisa stop,” tutur Alex dalam Bimbingan Teknis Promosi dan Investasi di Kantor DPMPTSP Kaltim, Rabu (24/4/2019).

Dia menyatakan sebagai contoh sejak 1995 daerah Temindung sudah ditargetkan sebagai kawasan pengembangan bandar udara di Samarinda. Namun sampai saat ini, sekitar kawasan bandara APT Pranoto belum ada pembangunan yang menunjang jalur transportasi tersebut. Mayoritas jalur menuju bandara masih didominasi oleh lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan.

Beberapa catatan teknis lain kata Alex juga terkait pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi di kawasan industri. Dia menyebut masih mendapat beberapa laporan dari para pelaku usaha terkait keluhan akan listrik yang belum tercukupi di KIK.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi melakukan kunjungan ke KEK MBTK pada Selasa (23/4/2019). Dia menyatakan kunjungan kerja itu merupakan hasil dari rapat evaluasi proyek strategis nasional beberapa waktu yang lalu. Adapun salah satu proyek strategis nasional di Kaltim adalah KEK Maloy.

Hadi menyebut semua Organisasi Perangkat Dearth (OPD) perlu segera menuntaskan penyelesaian KEK MBTK mulai dari akses jalan dalam kawasan, SPAM Maloy, kantor, dan dermaga. Dia juga meminta pihak pengelola maupun instansi terkait melakukan percepatan terhadap masalah kekurangan pasokan listrik, air bersih, dan infrastruktur di sekitar area KEK MBTK.

“Termasuk pengelolaan limbah harus memperhatikan lingkungan sekitar,” sambung Hadi.