Bisnis.com, SAMARINDA – Badan Koordinasi Penanaman Modal memprediksi revisi daftar negatif investasi tahun ini bisa mendorong peningkatan investasi di Bumi Etam.
Kepala Sub Direktorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan, Direktorat Fasilitas Promosi Dearth Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Saribua Siahaan mengatakan ada rencana pemerintah mengeluarkan revisi Daftar Investasi Negatif (DNI) lagi tahun ini.
Rencana ini adalah evaluasi setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
“DNI itu dievaluasi setiap 3 tahun. Sekarang sudah 2019. Harapannya setelah Pilpres ini DNI bisa keluar,” jelas Saribua kepada Bisnis di Kantor Dinas Penamanam Modal dan Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Rabu (24/4/2019).
Bisnis mencatat pada November 2018 lalu, pemerintah sudah meluncurkan 25 bidang usaha yang mendapatkan relaksasi DNI. Dengan demikian Penanaman Modal Asing (PMA) semakin terbuka hingga 100%.
Adapun komponen bidang usaha yang menerima relaksasi DNI meliputi; sektor pariwisata, sektor kesehatan, sektor kehutanan, sektor ESDM, sektor perhubungan, sektor ketenagakerjaan, sektor perdagangan, dan sektor kominfo.
Baca Juga
Adapun dorongan revisi ini berangkat dari keluhan pelaku usaha dalam negeri.
Menurut Saribua, dengan revisi DNI, investasi di Kaltim tidak akan terganggu justru akan tetap bertumbuh.
Beberapa keuntungan lain dengan revisi DNI ini adalah jaminan bahwa ada kemitraan antara investor asing dengan pelaku usaha lokal. Selain itu akan ada kewajiban dalam memanfaatkan Tingkat Komponan Dalam Negeri (TKDN).
“Jadi kalau lokal bermitra dengan asing aka nada transfer teknologi, ada pembelajaran. Dan yang mampu melihat pasar domestik itu sebenarnya pengusaha lokal ketimbang asing. Kemitraan itu nanti tujuannya begitu,” sambung Saribua.
Saribua menambahkan, bahwa revisi DNI saat ini masih bergulir di masing-masing kementerian teknis sebelum diresmikan oleh presiden.
INVESTASI SEKTOR PARIWISATA
Sementara itu, terkait potensi apa yang paling potensial dikembangkan di Kaltim selain sektor sumber daya alam (SDA), kata Saribua adalah pariwisata. Dia mengatakan itulah alasan pentingnya bimbingan teknis di dearth untuk mendorong investasi.
“Harus dipromosikan dengan detil. Lokasi dimana, luas berapa, untuk apa, status tanah bagaimana. Semua harus clear and clean. Jadi jangan sampai berbenturan dengan daerahnya,” papar Saribua.
Dia tak menampik saat ini masih banyak timpang tindih perizinan untuk sektor pariwisata di Kaltim dengan sektor SDA seperti tambang, migas, dan sawit. Saribua menilai kondisi ini hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang harmonis lintas instansi.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kertanegara, Sri Wahyuni mengatakan Kukar adalah salah satu daerah di Kaltim dengan potensi pariwisata yang paling besar bersama Kabupaten Berau.
Keunggulan pariwisata dan festival kebudayaan di Kukar telah memberi imbas bagi beberpa kabupaten dan kota di sekitarnya, seperti contoh Kota Samarinda. Namun saat ini masih ada kendala infrastruktur serta sinkronisasi perizinan untuk investasi antara pariwisata dengan sektor SDA.
“Jadi ada yang ingin investasi sawit tak jauh dari lokasi air terjun. Lama-lama kan air di sekitar air terjun juga akan habis terserap perkebunan. Hal-hal seperti ini yang mana investais jadi tidak mendorong daya dukung dari sektor pariwisata,” papar Sri.
Kepala Bidang Promosi DPMPTSP Kaltim Restiawan Baihaqi mengatakan sektor pariwisata sebagai sektor sekunder investasi di Kaltim perlu didorong dengan perhatian lebih karena membawa efek domino bagi pertumbuhan investasi sektor lain.
Salah satu strategi yang perlu segera digencarkan adalah promosi berbasis jaringan digital.
“Kalau pariwisata berkembang nanti ada perhotelan, jasa. Orang akan melihat pariwisata lalu butuh penginapan, investasi disitu. Penyediaan makanan, kuliner. Investasi tidak harus dari internasional dari kita sendiri, pengusaha dari Jawa, masuk kesini,” paparnya.
