Bisni.com, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang merilis data sampai dengan 2018 ada 1.735 lubang tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) dan sampai Mei 2019 ada 33 korban yang jatuh hingga meninggal di lubang tersebut.
Pradarma Rupang, Dinamisator Wilayah Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mengatakan pihaknya menemukan terdapat 1.735 lubang tambang batu bara yang ditinggalkan tanpa reklamasi dan rehabilitasi.
Menurut Rupang itu adalah proses yang diciptakan hanya dari 60 persen izin tambang belum 100 persen dari total 1.404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 30 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Agenda yang harusnya dilakukan adalah penutupan lubang-lubang lama yang telah di telantarkan oleh para perusahaan, agenda yang seharusnya di lakukan sejak dahulu," kata Rupang melalui siaran pers, Kamis (9/5/2019).
Dia menilai Gubernur Kaltim Isran Noor belum memiliki komitmen terhadap pengendalian deforestasi dan penurunan emisi. Oleh sebab itu ada sanksi untuk jaminan pada pelestarian hutan di Kalimantan Timurml.
Salah satu bukti adalah saat pemerintah pusat menyuruh Kaltim menurunkan tingkat produksi batu bara dan lebih mengutamakan Distribusi Batubara untuk Domestik Market Obligation (serapan pasar dalam negeri), Isran Noor justru menentang kebijakan tersebut.
"Padahal kita tahu bersama meningkatkan produksi batubara sama halnya dengan mendukung cepatnya dampak perubahan iklim," terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen menjaga hutan dan menekan laju degradasi dan deforestasi.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan pembangunan harus tetap jalan namun ekosistem dan ekologis hutan dan alam juga harus dijaga.
"Bukan hanya untuk kita yang hidup saat sekarang. Tapi alam lestari yang harus kita wariskan untuk anak cucu,” ujar Isran.
Provinsi Kalimantan Timur bersama Provinsi Jambi tercatat menerima program Bio Carbon Fund yakni program Bank Dunia untuk menurunkan emisi sebesar 2 persen dengan pelestarian hutan.
Adapun dana tersebut dianggarkan sebesar US$100 miliar sampai dengan 2030. Dengan dana tersebut Provinsi Kaltim dan Jambi bisa mempercepat program rehabilitas hutan dan upaya menghidupkan perekonomian masyarakat di kawasan hutan.
Dalam pertemuan Satuan Gugus Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim atau Governors Task Force on Climate and Forest (GCF) di Kota Florencia, Propinsi Caqueta, Colombia, 30 April-3 Mei 2019 lalu, Isran berharap agar Kaltim bisa segera mendapatkan manfaat dari dana bio carbon.
“Jadi bahwa segera mempercepat dana bantuan karbon oleh Bank Dunia. Itu saja, jadi teknisnya saja,” paparnya kepada awak media sebelum berangkat ke Florencia.
The GCF Task Force merupakan gugus tugas pemerintah propinsi atau negara bagian terkait hutan dan perubahan iklim terbesar.
GCF beranggotakan 38 negara bagian di 10 negara yang berasal Amerika, Amerika Tengah-Selatan, Asia, Eropa, dan Afrika dan menguasai sepertiga dari hutan tropis dunia.
